.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didatangi kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tercatat sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili dan 5 daerah tidak hadir.
Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan kedatangannya untuk menolak pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian Keuangan di 2026. Pemotongan itu disebut sangat memberatkan.
"Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan," kata Sherly di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sherly mengaku Provinsi Maluku Utara mendapat TKD Rp 6,7 triliun di 2026, turun dari pagu 2025 yang mencapai Rp 10 triliun. Potongan terbesar berada pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).
"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur Sherly.
Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25% pada 2026. Ia berharap ada evaluasi dari Purbaya agar pertumbuhan ekonomi bisa jalan seperti yang diharapkan.
"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," tegas Muzakir.
Purbaya Minta Pemda Perbaiki Kinerja
Purbaya mengatakan kemarahan itu normal karena anggaran yang diberikan lebih kecil. Hanya saja ia meminta Pemda perbaiki dahulu kinerja belanja yang selama ini dicap kurang bagus.
"Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan," kata Purbaya.
"Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. Salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," tambahnya.
Sebagai informasi, TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diputuskan sebesar Rp 693 triliun. Jumlah itu sudah ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun, namun masih lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Purbaya mengakui pemotongan itu cukup besar. Dengan demikian, ia membuka kemungkinan untuk menambah anggaran ke daerah jika pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara bagus.
"Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026. Kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, core tax lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi," tegas Purbaya.
Lihat juga Video: Nasib Pemprov Yogyakarta Usai Dana Istimewa Dipotong 50 Persen
