.webp)
Kondisi penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau government shutdown dikhawatirkan dapat berdampak terhadap ekspor Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menilai meski situasi ini bukan yang pertama, RI perlu tetap waspada sekaligus memperkuat kapasitas ekspor.
"Ini kan bukan pertama kali kita lihat dalam 10 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat, kalau tidak salah Pak Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sedang di sana bicara dengan Menteri Perdagangan AS. Presiden Trump juga terlihat terus aktif mencari jalan keluar di Gaza, jadi saya rasa perekonomian jalan terus, dunia usaha jalan terus," kata Anindya di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).
Menurut Anindya, Indonesia harus fokus pada penguatan sektor ekspor agar tak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi eksternal. Terutama untuk produk-produk yang selama ini menjadi andalan seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik.
"Paling penting, bagaimana kita bisa mulai mengirim, bahkan meningkatkan kapasitas untuk alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain memperkuat pasar di AS, Anindya juga menilai penting bagi Indonesia untuk memperluas akses perdagangan ke negara lain. Pemerintah RI baru-baru ini meneken Nota Kesepahaman Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).
Perjanjian tersebut membuka peluang besar bagi ekspor Indonesia. Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif.
"Jadi fokus kita adalah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas, fokus kepada industri berbasis ekspor. Mudah-mudahan perekonomian Amerika tidak terlalu terpengaruh akibat penutupan pemerintahan," kata Anindya.
Sebagai informasi, penutupan pemerintahan Amerika Serikat sejak 1 Oktober 2025 telah berdampak pada sejumlah sektor, termasuk perumahan. Persetujuan hipotek melambat, pinjaman untuk wilayah pedesaan mandek, dan penerbitan polis asuransi banjir baru ikut tertunda.
Para ahli menilai sebagian besar program perumahan tetap berjalan di tengah penutupan ini. Namun, dengan penjualan rumah yang sudah melambat karena harga tinggi, shutdown kali ini menambah tekanan bagi pasar properti AS.
"Apa pun yang perlu Anda hubungi pemerintah, jika seseorang tidak ada di kantor atau sedang cuti, pinjaman tersebut mungkin bermasalah," kata Justin Demola, Presiden Lenders One, aliansi nasional bankir hipotek, dikutip dari CNN, Sabtu (4/10/2025).
(shc/rrd)
