.webp)
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun. Padahal, tahun anggaran 2025 tinggal 2,5 bulan lagi.
Dalam laporan APBN Kita per September 2025, realisasi belanja K/L tercatat Rp 800,9 triliun atau 62,8% dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 1.275,6 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjutnya, anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.
"Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja," tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Sementara, Direktur Jenderal Strategi ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu meminta agar Kementerian/Lembaga untuk menggunakan sisa anggaran tersebut. Namun, dia mengingatkan agar penggunaan anggaran difokuskan pada program yang berkenaan langsung kepada masyarakat.
"Tetapi juga tadi seperti disebutkan oleh Pak Wamen Sua, bukan hanya masalah dia percepatan belanjanya, tapi kita ingin tata kelolanya bagus dan juga memang berdampak langsung ke masyarakat. Jadi nggak juga kemudian belanjanya nanti terlalu cepat malah jadi nggak bagus gitu ya. Kita ingin tetap tata kelolanya bagus dan berdampak bagi masyarakat," tuturnya.
Dia pun akan memantau 10 Kementerian/Lembaga yang memang masih kurang dalam melakukan penyerapan maupun yang belum maksimal.
"Prioritas kita pertama adalah mendorong memastikan K/L belanja semaksimal mungkin. Tadi ada top 10 paling nggak ya sudah kita lihat, belanja dari masing-masing K/L, mana yang masih agak lagging, mana yang sudah cukup menjanjikan dengan pasti bahwa dia akan menyelesaikan sampai akhir tahun," terangnya.
Belanja K/L ini didorong karena dapat berkontribusi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB). Pihaknya pun meminta agar belanja tersebut bisa dipercepat penyerapannya, namun tetap mengutamakan program yang langsung untuk masyarakat.
"Bagi kita untuk mendorong tinggal 2,5 bulan lagi ya. Kita harapkan mayoritas seharusnya bisa. Tetapi Pak Menteri juga punya dorongan supaya memang benar-benar percepatan itu terjadi. Kenapa? Karena belanja negara itu bisa sampai 14-15% dari PDB, sehingga apa yang sudah kita rencanakan kita harapkan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonominya," pungkasnya.
Simak juga Video 'Purbaya Ancam Pegawai Pajak-Bea Cukai Nakal: Enggak Ada Ampun!':
(acd/acd)
