.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan soal pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini. Menurut Purbaya, Gibran melaporkan keluhan sejumlah pemimpin daerah yang mengaku dana transfer ke daerah (TKD) mereka dipotong.
"Pak Wapres biasa diskusi tentang kondisi ekonomi secara umum, dan dia baru dari daerah kan, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mengantisipasi pemangkasan TKD. Ia hanya meminta pemerintah daerah (pemda) merapikan belanja pada triwulan I tahun 2026.
"Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Saya minta mereka, Pemda, merapikan belanja mereka di triwulan I tahun depan. Nanti kita lihat, bagus apa nggak serapannya, ada bocoran apa nggak," tuturnya.
Purbaya menyebut Kemenkeu akan melakukan evaluasi pada triwulan III 2026. Menurutnya, jika ekonomi membaik, maka pendapatan negara juga akan meningkat. Hal itu akan berpengaruh terhadap besaran transfer pusat ke daerah.
"Nanti triwulan III kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus, kan income kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang bisa kita bagi ke daerah. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional," imbuh Purbaya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Purbaya menyebut akan mempertimbangkan untuk tidak memotong anggaran transfer ke daerah, dengan catatan pemerintah daerah memperbaiki kinerja keuangannya.
Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga telah menyambangi Kementerian Keuangan dan meminta agar anggaran transfer ke daerah tahun 2026 tidak dipotong.
"Saya akan kembalikan kalau mereka bagus. Kalau nggak bagus, ya ngapain," ujar Purbaya kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
