.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih terjadi praktik penyelewengan kekuasan di daerah. Salah satunya, jual-beli jabatan.
Purbaya mengatakan berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus penyelewengan di daerah. Hal ini artinya, reformasi tata kelola dalam pemerintah daerah (Pemda) belum usai.
"Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya dalam rapat pengendali inflasi tahun 2025, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74. Menurut Purbaya, sebagian besar Pemda masuk dalam kategori rentan atau zona merah, yang mana rata-rata skor-nya untuk Provinsi 67 dan kabupaten 69.
KPK, lanjut Purbaya, juga menyoroti sumber kasus penyelewengan di daerah, di antaranya jual-beli jabatan, gratifikasi, hingga intervensi pengadaan. Ia menilai apabila tidak ada perbaikan, semua program pembangunan dapat terhambat hingga terjadi pembocoran anggaran.
Ia pun meminta kepala daerah agar memperbaiki tata kelola dalam kurun waktu dua kuartal ke depan. Dengan begitu, ia menyebut dapat melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perbaikan tata kelola ini menjadi salah satu syarat agar anggaran transfer ke daerah (TKD) dinaikkan. Purbaya menyebut pemimpin di atas enggan menaikkan anggaran TKD karena masih terjadi penyelewengan.
"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja," terangnya.
"Jadi, mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera," imbuhnya.
Ia menekankan penggunaan anggaran yang lebih cepat, tepat dan lebih efisien, dapat mendorong kepercayaan publik, meningkatkan investasi sehingga dapat mengerek pertumbuhan ekonomi daerah.
"Yang paling penting menurut saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional," jelasnya.
Simak juga Video: Reaksi Purbaya soal Gubernur Keberatan Anggaran Daerahnya Dipotong
(rea/rrd)
