.webp)
Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, produksi beras telah mengalami peningkatan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memprediksi produksi beras tahun ini akan mencapai 34 juta ton. Dengan begitu, ia menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras.
"Diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton. naik 4 juta ton dalam satu tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Alhamdulillah kalau tidak ada arah melintang, satu bulan-dua bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk meningkatkan produksi itu, Prabowo telah mengeluarkan 18 kebijakan baru, mulai dari perbaikan irigasi, pemangkasan regulasi pupuk subsidi, menaikkan harga gabah kering panen (GKP), peningkatan volume pupuk 9,55 juta ton, hingga penurunan harga pupuk subsidi.
"Regulasi pupuk dulu harus 12 menteri setujui, baru pupuk beredar. Kemudian gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan, terakhir 514 bupati dan wali kota se-Indonesia harus tandatangan, regulasi yang mengikat 145 regulasi," ungkapnya.
Kontribusi sektor pertanian pada produk domestik bruto (PBD) 13,83%. Kesejahteraan petani juga diklaim telah meningkat. Hal itu dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini naik ke angka 124,36.
"Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP. Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari Rp 5.000/kg menjadi Rp 6.500/kg. Alhamdulillah petani menikmati harga itu.
Penindakan Mafia Pangan
Tak hanya itu, Amran mengatakan di bawah kepemimpinan Prabowo telah menindak tegas mafia pangan mulai dari masalah kualitas beras dan kasus pupuk palsu. Amran menyebutkan untuk masalah pupuk subsidi yang telah ditindak melibatkan 27 perusahaan. Sementara tersangka kasus perberasan disebut mencapai 70 tersangka.
"Kita harus berjuang bersama. Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik," tegasnya.
Saat ini pemerintah juga memperketat pengawasan pupuk subsidi. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga pupuk subsidi.
Amran mengimbau agar penurunan harga ini ditaati oleh distributor, pengecer pupuk subsidi mentaati aturan terbaru ini. Jika tidak, ia mengancam akan mencabut izin usaha distributor dan pengecer yang berani sengaja menaikkan harga pupuk subsidi.
"Jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut," ucapnya.
Penurunan harga pupuk subsidi dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.
Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp 2.250/kilogram (kg) menjadi Rp 1.800/kg, NPK dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg, NPK kakao dari Rp 3.300/kg menjadi Rp 2.640/kg, ZA khusus tebu dari Rp 1.700/kg menjadi Rp 1.360/kg, dan pupuk organik dari Rp 800/kg menjadi Rp 640/kg.
Tonton juga Video: Capaian Polri dalam Setahun Pemerintahan Prabowo di Sektor Pangan
