.webp)
Sejumlah kepala daerah angkat bicara usai adanya tudingan tentang dana daerah yang mengendap di bank. Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja daerah hingga kuartal III-2025. Ia kemudian menyebut tentang adanya dana mengendap hingga Rp 234 triliun di bank.
"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Pemprov Jakarta melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyatakan jika tingginya dana di bank bukanlah keinginan Pemda untuk menyimpan dana demi mendapatkan imbalan bunga. Suharini menyebut jika tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan terjadi hingga bulan November. Ia kemudian menjelaskan jika angka itu akan menyusut drastis di bulan Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) juga mengatakan hal senada. Terkait hal ini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, menegaskan jika data yang diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa itu keliru.
Denny menjelaskan bahwa angka Rp 4,7 triliun tersebut tidak logis jika dibandingkan dengan total anggaran pendapatan provinsi. Ia memaparkan, Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat tahun 2025 hanya Rp 1,7 triliun.
"APBD kita aja tadi saya sampaikan (TKD) Rp 1,7 triliun tambah Silpa tadi Rp 17 miliar tambah PAD kita. Kita cuma di Rp 2,9 triliun saja. Nah uangnya di Rp 4,7 triliun ya nggak lah. Logikanya kan nggak masuk," paparnya.
"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," jelas Suharini dikutip dari detikNews, Rabu (22/10/2025).
Tidak hanya menyampaikan pendapatnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hari ini menghadap ke Mendagri Tito Karnavian ke kantornya untuk membahas hal tersebut. Ia menyebut jika dana yang dimiliki oleh Pemprov Jabar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun.
"Loh ya ke Pak Mendagri kita sampaikan juga, kan kalau data dari provinsi itu kan tiap hari update ke Pak Mendagri, ya, memang di tanggal 15 Oktober itu kan data BI itu 15 Oktober, di tanggal 15 Oktober itu dana kita Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1. Itu pun bukan uang simpanan, memang uang kas yang tersedia di kas daerah, kas daerahnya ada di BJB, dan kita tidak punya uang yang tersimpan di bank lain," kata dia.
Lalu bagaimana polemik ini bergulir? Ikuti diskusinya bersama Redaktur detikFinance dalam Editorial Review.
Beralih ke Berita Nusantara, detikSore akan mengulas peristiwa Penemuan macan kumbang di Dusun Batugara, Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Temuan adanya macan kumbang inipun membuat geger warga sekitar.
Seperti apa kabar terbarunya? Ikuti laporan langsung Jurnalis detikJabar selengkapnya.
Sunstalk detikSore akan kembali mengingatkan detikers semuanya untuk berhati-hati untuk mengelola keuangan. Meski demikian, bukan berarti masyarakat harus takut untuk berinvestasi. detikSore kali ini akan melihat kembali strategi berinvestasi dalam ketidakpastian global. Apa piranti investasi yang aman dan menjanjikan? Simak diskusi selengkapnya.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"
