.webp)
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto menyampaikan pembentukan family office tidak membutuhkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Saat ini DEN masih melakukan kajian terkait pembentukan family office, mulai dari ekosistem hingga regulasi.
Septian mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyoroti terkait arus keluar modal asing (foreign capital outflow) yang besar. Berangkat dari situ, Septian menerangkan family office dibentuk dapat menarik investasi dari luar negeri.
"Family office itu sebenarnya adalah bagaimana kita membentuk satu ekosistem, melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, supaya tadi kita bisa menarik dana-dana dari luar negeri. Kan selama ini yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di rapat kabinet kan, ini capital outflow-nya kok banyak banget gitu kan," ujarnya di St. Regis Jakarta, Jumat (24/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Septian menerangkan konsep ini serupa dengan kawasan keuangan di Dubai, di mana ada satu kota yang didesain khusus untuk pusat keuangan. Indonesia berencana meniru model serupa dengan membidik Bali.
Menurutnya, Bali menjadi kota wisata yang dapat menarik turis-turis asing masuk. Untuk itu, pihaknya berencana mengembangkan ekosistem family office di kota tersebut.
"Ini sekarang kita mau undang mereka masuk. Kenapa Bali? Karena Bali tadi kan ini daerah turis, bagus gitu ya, wisata, segala macam gitu. Jadi di sana pun juga orang-orang dari luar negeri tinggal, apa segala macem pun juga sudah terbiasa. Jadi kita develop ekosistemnya melalui family office ini. Jadi sebenarnya esensinya itu," terangnya.
Ia menyayangkan pembentukan family office ini menimbulkan huru-hara karena disebut menggunakan APBN. Saat ini, DEN masih dalam tahap studi dan penyusunan regulasi yang dibutuhkan.
"Nah ini yang sekarang regulasi-regulasinya kita lagi pelajari, apa yang dibutuhkan, yang lain-lain gitu. Jadi salah persepsinya kalau kemudian, oh itu butuh APBN, butuh APBN, enggak. Nah justru kita usulkan ini karena tadi kita melihat concern dari Bapak Presiden, kok ini ya tadi ya capital outflow-nya begitu. Jadi yang kemarin sangat disayangkan ada polemik APBN ini," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terang-terangan mengatakan tidak akan mengalokasikan APBN untuk pendirian Family Office. Bendahara Negara itu mempersilahkan DEN untuk membangunnya sendiri.
"Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10).
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan pun telah menanggapi hal ini. Luhut mengatakan, usulan pembentukan family office hadir sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan investasi swasta masuk ke Indonesia. Sebab pada dasarnya, pembiayaan APBN yang bisa dipergunakan untuk pembangunan hanya berkisar di 10-15%, sedangkan sisanya dibidik dari swasta.
"Kita harus friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulkan buatlah family office. Family office itu tidak ada urusan dengan APBN. Terus ramai, tengkar, ini apa lagi tidak ada urusannya," kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Simak juga Video: Apa Itu 'Family Office' Usulan Luhut yang Ditolak Purbaya?
