.webp)
Pemerintah menegaskan keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran belanja pada kuartal akhir tahun 2025. Untuk kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah, maka anggarannya akan dipindahkan ke unit lain.
Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.
"Untuk tadi memonitor berbagai program prioritas pemerintah, ini kita juga telah menyusun Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah," kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ferry mengatakan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.
"Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap," ujarnya.
Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.
"Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga," kata dia.
Sebagai informasi, peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.
"Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja," tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Simak juga Video: Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 T
