Pengusaha Jepang dan RI Teken 6 Proyek EPA
Minggu, 19 Agu 2007 18:55 WIB
Jakarta - Sebanyak 6 proyek kerja sama akan ditandatangani Senin (20/8/2007) besok antara pengusaha Jepang dan Indonesia dalam forum bisnis Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (EPA).Seluruh proyek itu bernilai paling sedikit US$ 4,3 miliar. Sebagian besar proyek-proyek itu merupakan proyek di sektor energi.Hal tersebut disampaikan Ketua Indonesia Japan Economic Cooperation (IJEC) Kusumo A Martoredjo kepada wartawan di Grand Hyatt Hotel, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (19/8/2007).Proyek-proyek itu meliputi proyek 3 proyek pembangunan listrik swasta yaitu PLTU Cirebon (1x600 MW) senilai US$ 700 juta, PLTP (Pembangkit Listrik Panas Bumi) Sarulla (untuk tahap pertama dengan kapasitas daya 120 MW dan akan ditingkatkan menjadi 330 MW) senilai US$ 800 juta, dan proyek penambahan PLTU Paiton Unit 3 dan 4 senilai lebih dari US$ 1 miliar.Proyek keempat adalah proyek pencairan batura di Kalimantan di lokasi pertambangan Arutmin yang merupakan hasil kerja sama PT Bumi Resources Tbk dengan Sojitz senilai US$ 800 juta.Kelima proyek pembangunan kilang LNG Senoro, Sulawesi merupakan hasil kerja sama antara Mitsubishi, Medco dan PT Pertamina senilai lebih dari US$ 1 miliar.Proyek terakhir adalah kerja sama Kadin dan Jetro untuk meningkatkan capacity building dari UKM di Indonesia. "Untuk angka proyek ini belum dipastikan karena nanti Jetro akan memberikan pelatihan kepada UKM," ujarnya. EPA antara Indonesia dan Jepang akan difokuskan pada pengembangan kapasitas UKM dan industri kecil dalam meningkatkan standar kualitas produknya. Menurut Ketua Kadin MS Hidayat, salah satu sektor yang dibidik adalah industri penunjang otomotif seperti molding.Dalam 5 tahun Kadin menargetkan lebih dari 50 persen industri penunjang otomotif di Indonesia bisa memenuhi standar kualitas industri otomotif Jepang. Kalau pasar Jepang menolak maka produk bisa dilempar ke negara lain. "Karena kami percaya industri kita (Indonesia) bisa memenuhi standar Jepang," ujarnya. Saat ini, lanjut Hidayat, kemampuan industri penunjang otomotif Indonesia yang sebagian besar UKM ini masih di bawah 30 persen.
(ddn/ddn)











































