EPA Belum Tentu Muluskan Hubungan Dagang RI-Jepang

Jakarta - Meski hubungan bisnis antara Indonesia dan Jepang sudah terikat melalui Economic Partnership Agreement (EPA), bukan berarti perjalanan dagang antara 2 negara 'bersaudara' itu akan mulus-mulus saja. JETRO (Japan External Trade Organization) mencatat beberapa hambatan yang dinilai masih akan mengganjal aliran investasi jepang ke indonesia. Hambatannya memang masalah klasik yang didera investor asing di Indonesia yakni sistem ketenagakerjaan, sistem perpajakan, dan imigrasi. "Kami melihat pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai usaha untuk mengubahnya, tapi kami masih merasakan dampaknya (ganjalan). Kami harap perubahannya bisa dipacu lebih cepat," kata Chairman CEO Jetro, Yasuo Hayashi di Grand Hyatt Hotel, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (19/8/2007).Ia menjelaskan, walau dalam perjanjian EPA kedua negara sudah berusaha merumuskan suatu sistem dagang yang bagus dan disertai SDM yang memadai,belum tentu EPA akan berhasil. "Perlu adanya perbaikan lingkungan penanaman modal. Kami melihat perbaikan di Indonesia masih terbilang terbelakang dari negara lain," lanjutnya dalam jumpa pers di Hyatt, Jakarta, hari ini. Menanggapi itu, Ketua Kadin MS hidayat menyatakan, pihaknya sudah berusaha memberikan masukan ke pemerintah agar lingkungan investasi Indonesia menarik. Namun ternyata bagi Hidayat, pemerintah belum meresponnya dengan optimal. "Seperti masalah pajak, kita sudah kasih masukan ke pemerintah, juga soal DNI (Daftar Negatif Investasi). Tapi pemerintah belum gerak," ujarnya. (ddn/ddn)