Puan Soroti Gejolak Ekonomi Dunia, Sebut Bisa Berdampak ke Indonesia

Puan Soroti Gejolak Ekonomi Dunia, Sebut Bisa Berdampak ke Indonesia

Ilyas Fadilah - detikFinance
Selasa, 04 Nov 2025 13:05 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengikuti pertemuan dengan sejumlah tokoh yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog. Dalam forum tersebut, Prabowo mengundang berbagai tokoh bangsa, mulai dari pimpinan partai politik, tokoh agama, hingga perwakilan buruh untuk berdialog dan menyikapi perkembangan situasi nasional.
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan. Ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, fluktuasi harga komoditas strategis, membayangi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

"Kita memahami bahwa kondisi ekonomi global masih penuh tantangan. Ketegangan geopolitik, deskripsi rantai pasok, dan fluktuasi harga komoditas strategis terus membayangi perekonomian dunia, termasuk perekonomian nasional," ujar Puan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Meski begitu, Puan menyebut pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat tercapai jika didukung oleh kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang kuat. Untuk itu DPR dan pemerintah merancang APBN tahun anggaran 2026 agar kokoh dan berpihak kepada rakyat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional demi terwujudnya Indonesia yang semakin sejahtera," tambah dia.

ADVERTISEMENT

Pada kesempatan itu, Puan menyinggung kesepakatan antara parlemen dan pemerintah soal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 sebesar Rp 87,4 juta. Dari jumlah tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah haji rata-rata sebesar Rp 54.194.366

"Keberhasilan penurunan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini merupakan bukti bahwa pengelolaan setiap rupiah dana haji dilakukan dengan prinsip keadilan agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," imbuhnya.

Puan menambahkan, DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Ibadah Haji agar berjalan transparan, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah.

"Penetapan BPIH tahun 2026 ini diharapkan menjadi wujud keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kemampuan finansial jemaah haji Indonesia," tutupnya.

Tonton juga video "Purbaya: Kalau Ekonomi di Atas 5,5%, Presiden Beri Saya Hadiah"

(ily/eds)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads