.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawal ketat program makan bergizi gratis (MBG). Salah satunya, dengan melakukan rapat setiap hari.
Zulhas menilai kesuksesan pemerintah sangat ditentukan oleh program tersebut. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan program MBG, Zulhas meminta Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Nanik S Deyang untuk rapat tiap hari. Apalagi program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat.
"Namanya pelaksana harian, maka akan ada tiap hari rapat di sini karena program makan bergizi ini menyasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar," ujar Zulhas usai rapat koordinasi di kantornya, di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas menerangkan tim koordinasi ini sebagai salah satu upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan program MBG, termasuk mencegah risiko yang terjadi.
"Kita tidak ingin ada resiko apapun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita. Maka dibentuk tim koordinasi ini, untuk tadi setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," imbuhnya.
Hari ini rapat perdana tim koordinasi dilaksanakan. Hal ini menjadi tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis.
Zulhas menyampaikan bahwa tim tengah menyempurnakan tata kelola program MBG yang akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Aturan itu akan menetapkan penanggung jawab di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, serta sistem pengawasan yang transparan.
"Kemudian juga penyelenggaraan yang transparan good governance dengan sistem yang baru, yaitu akan menggunakan dashboard," tambah Zulhas.
Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional. Jumlah deputi akan diperluas dari empat menjadi lebih banyak di tingkat eselon II, agar BGN bisa mengelola program hingga ke daerah.
"Tidak sewa tempat baru, tidak rekrutmen baru, tapi dari tim koordinasi diambil nanti untuk mengelola MBG di provinsi, kabupaten, dan kota," jelas Zulhas.
(rea/fdl)
