.webp)
Pemerintah Indonesia menambah pinjaman sebesar Rp 5,8 triliun ke pemerintah Spanyol. Utang ini digunakan untuk proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance (MFISS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan proyek tersebut meliputi pembangunan 10 unit kapal, pembangunan sistem pengawasan terpadu hingga pengadaan drone untuk mendukung pengawasan berbasis udara. Lalu peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan melalui integration of command and control system antara pusat dan daerah.
"Total investasi proyek ini mencapai Rp 5,828 triliun dengan sumber pendanaan dari pinjaman pemerintah Spanyol. Dari jumlah tersebut alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun kami ajukan untuk mendapat persetujuan Komisi IV DPR," ujar pria yang akrab disapa Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trenggono menerangkan tambahan dana Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan 10 unit kapal pengawas. Sebanyak 4 unit kapal pengawas berukuran 70 meter akan dibangun di Spanyol. Sisanya, akan dibangun di dalam negeri.
"Periodenya atau jangka waktunya kira-kira sekitar 3 tahun. Apabila ini disetujui maka ini akan kita jalankan dimulai di tahun 2025 yang tinggal 1 bulan atau 2 bulan ini. Dan mudah-mudahan di akhir tahun 2028 itu akan bisa segera kita selesaikan," imbuh Trenggono.
Trenggono menerangkan proyek ini membawa sejumlah manfaat. Pertama, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan laut karena menggunakan basis data real time. Kedua, proyek ini juga akan menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan.
Ketiga, perlindungan nelayan dan wilayah perikanan nasional dari praktik pencurian ikan oleh kapal asing. Keempat, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui keberlanjutan stok ikan dan stabilitas kegiatan penangkapan ikan nasional.
"Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan bahwa mekanisme penarikan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien sesuai dengan loan agreement yang telah ditandatangani," imbuh Trenggono.
Pada kesempatan tersebut, Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Rp 2 triliun pada tahun anggaran 2025.
"Keputusan rapat hari ini Komisi IV DPR RI 1 menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol guna mendukung pelaksanaan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System atau MFISS untuk memperkuat pemberantasan IUU fishing di seluruh perairan Indonesia dan mencegah kebocoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP apakah bisa disetujui?" ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati (Titiek) Soeharto.
"Setuju," jawab anggota Komisi IV DPR.
Titiek pun meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan target waktu.
Tonton juga video "Pemutihan Utang Iuran BPJS Kesehatan Dimulai Akhir Tahun Ini"
(rea/fdl)
