DPR Sangsikan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Pemerintah dinilai tidak realistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen tahun depan. Pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,8% juga akan sulit dicapai tanpa adanyadukungan investasi swasta yang memadai. "Dalam hal ini, pemerintah masih harus segera menuntaskan berbagai permasalahan yang masih melilit dunia investasi kita seperti inefisiensi birokrasi, regulasi ketenagakerjaan dan kepailitan yang kurang menunjang, kurangnya insentif pajak, serta ketidaksiapan infrastruktur penunjang investasi," ujar juru bicara Fraksi PKS Rama Pratama dalam rapat paripurna DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8/2007).Hal lainnya yang menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana menciptakanpertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Artinya bagaimana pertumbuhan ekonomi itu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan sehingga bisa berdampak pula pada penurunan angka kemiskinan. "Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai dengan memprioritaskan sektor tradeable yang tentunya memiliki efek pengganda yang cukup tinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja," ujarnya.Fraksi PKS memandang bahwa target penerimaan perpajakan masih sangat konservatif. FPKS memandang bahwa target penerimaan perpajakan yang konservatif menunjukkan lemahnya kemauan politik pemerintah untuk sesegera mungkin mencapai kemandirian anggaran. "Satu hal yang patut dicermati adalah turunnya target penerimaan pajak dari RAPBN-P tahun 2007 yang sebesar 489,9 triliun (12,9% dari PDB) jika dibandingkan dengan target awal di APBN tahun 2007 yang sebesar Rp 509, 5 Triliun (13,5% dari PDB), kondisi yang demikian tentunya menjadi sebuah catatan ditengah upaya pemerintah untuk menaikkan tax ratio sebesar 13,6% terhadap PDB di tahun 2008," tuturnya. Khusus untuk kebijakan penerbitan Surat Utang Negara (SUN), dikatakan bahwa pemerintah harus lebih taktis dan lebih berhati-hati. "Perlu kita cermati bersama bahwa kelesuan kondisi yang dihadapi dunia Investasi dan permasalahan politik yang menyertainya, membuat pemerintah akan menemui kesulitan dalam pengoptimalan fungsi obligasi negara. Kondisi pasar global yang tengah bergejolak akhir-akhir ini, menyebabkan terjadinya potensi peningkatan tingkat suku bunga di pasar obligasi yang pada gilirannya mengakibatkan turunnya ekspektasi yield dari SUN," paparnya. Jadi Rama menambahkan bahwa di tengah situasi seperti ini, kebijakan penerbitan SUN bisa menjadi suatu kebijakan yang tidak lagi berbiaya murah, bahkan menurutnya itu bisa beresiko tinggi.Sementara itu wakil dari Fraksi PPP Syumli Syadli dalam Rapat Paripurna tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus mendorong investasi dengan tidak hanya mengandalkan peran pengusaha besar tetapi juga oleh semua pelaku ekonomi termasuk usaha kecil dan menengah yang jumlah sangat banyak dan merata sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Fraksi Parta Golkar yang diwakili oleh Tonny Apriliani menyoroti defisit sebesar 1,7 persen dalam RAPBN 2008 yang menurutnya dapat dimaklumi. "Akan tetapi kami menegaskan bahwa pembiayaan defisit melalui privatisasi BUMN adalah hal yang harus dihindari, privatisasi merupakan langkah untuk melakukan penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN," jelasnya. Sementara Fraksi PDIP yang diwakili oleh Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Fraksi PDIP menolak kenaikan defisit anggaran karena melihat ancaman ketidakstabilan fiskal dan tradisi berutang yang tidak henti serta kontribusi pertumbuhan ekonomi yang masih ditandai oleh menguatnya konsumsi. "Rakyat harus paham bahwa defisit artinya utang dan penjualan aset negara melalui privatisasi, dan Fraksi PDIP tidak setuju penambahan utang baru," tandasnya. Hasto mengatakan bahwa Fraksi PDIP tidak sepakat dengan privatisasi untuk menutup defisit. "Dapat dicatat bahwa divestasi saham PGN pada tahun 2006 yang terlepas dari campur IMF dan privatisasi BNI memperlihatkan kuatnya kepentingan bisnis di sekitar kekuasaan, bahkan tidak tercapainya target privatisasi PGN yang diindikasikan merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 triliun masih sepi dari tindak lanjut," tuturnya. Hasto menambahkan bahwa hukum hanya berdaya terhadap kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para pemegang kapital. "Inilah fakta lain dari pemberantasan korupsi yang tebang pilih," tambahnya. (dnl/ddn)