.webp)
Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk membangun 100 gudang baru untuk menambah kapasitas penyerapan beras dan jagung. Dalam penugasan itu, Perum Bulog akan menggandeng BUMN Karya sebagai perusahaan konstruksi proyek tersebut.
"Karena kita dari BUMN pasti ya akan kita prioritaskan adalah teman-teman BUMN karya akan mengerjakan (pembangunan 100 gudang Bulog)," kata Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
Untuk target pembangunannya, Rizal berharap dapat selesai dalam waktu satu tahun. Namun, dia tidak menutup mata akan ada kendala terhadap pembangunan gudang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita inginnya sih 100 gudang itu setahun jadi, inginnya, tapi kan kita nggak tahu kaitan dengan kendala masalah material, kendala masalah alam, kendala masalah cuaca dan sebagainya. Kita tidak bisa prediksi dari sekarang. Itu kan di luar batas kemampuan kita, tapi kalau manajemen yang lain sebagainya mungkin kita bisa hitung," terangnya.
Pembangunan gudang baru ini akan diprioritaskan pada daerah yang belum memiliki gudang, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Ini kayak contoh di Nias Selatan, di Morotai dan lain sebagainya itu kan perlu gudang-gudang tersebut. Kenapa? Kalau begitu musim pasang airnya tinggi atau musim barat itu kapal nggak bisa berlayar ke sana, sehingga perlu mengandalkan gudang tersebut. Sedangkan di sana belum ada gudang. Nah, ini prioritasnya seperti itu," ungkapnya.
Rizal mengatakan, kapasitas gudang yang akan dibangun berbeda-beda, mulai dari yang tipe kecil dengan kapasitas 1.000-7.000 ton. Jadi, akan dilihat apakah daerah yang akan dibangun gudang baru tersebut merupakan penghasil beras dan jagung terbanyak atau tidak.
"Proyeksinya dia sumber lumbung pangan atau tidak. Kalau mereka lumbung pangan besar berarti kita bikinkan gudang yang besar, tapi kalau dia tidak punya lumbung pangan, ya mohon maaf nanti hanya gudang kecil saja," jelasnya.
Baca juga: Harga Beras di 51 Daerah Masih Mahal |
Pembangunan gudang baru Bulog ini telah mendapatkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 5 triliun.
Setelah SKB terbit, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum akan pembangunan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
"Jadi, setelah SKB harus ada Perpres, seperti juga Kopdes. Jadi, ada dua tahap. Terus-terusan menurut Undang-Undang BUMN yang baru. Memang agak repot tetapi harus kita ikuti. Jadi sekali lagi ini merupakan jawaban dari keluhan petani. Ini keluhan masyarakat akan percepatan penyerapan gabah," dalam sambutannya saat menyaksikan penandatanganan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat.
Tonton juga video "Bulog Siapkan Beras Untuk Keperluan MBG"
(ada/ara)
