DPD Persoalkan Keadilan Anggaran Pusat dan Daerah

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyoroti ketimpangan anggaran untuk pemerintah pusat dan daerah. Bobot kenaikan anggaran untuk pusat ternyata lebih besar ketimbang daerah.Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dalam pidato sidang paripurna DPR di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2007)."Dalam rangka pembahasan RAPBN ini secara khusus kami ingin menggarisbawahi persoalan alokasi anggaran untuk belanja pusat dan daerah yang perbandingannya masih belum berubah. Yaitu terlalu besar bobotnya untuk belanja pusat. Bahkan bila untuk belanja pusat dalam RAPBN 2008 terlihat kenaikannya 7,2%. Namun untuk belanja daerah kenaikannya hanya 3,2%," jelas Ginandjar. Selain itu, Ginandjar juga menyatakan keprihatinannya atas porsi biaya pendidikan yang tak kunjung mencapai 20% dari APBN."Bahkan yang kami baca akan terjadi penurunan dari anggaran tahun lalu yakni dari 11,8% menjadi 10%," tambahnya. Ia menambahkan, dalam proses reformasi, desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memberi dampak bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, kehidupan demokrasi yang semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat dengan basis yang luas, keamanan yang semakin baik serta hubungan yang selaras antar daerah. (qom/ddn)