DPD: Sistem Anggaran Bisa Merangsang Penyalahgunaan

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta perbaikan pengelolaan keuangan negara dan sistem penganggarannya, agar lebih efektif dan efisien lagi.Hal ini untuk menghindari penyerapan anggaran yang sangat rendah pada semester I-2007, dan penggunaan anggaran yang besar dalam waktu sangat singkat pada semester II."Hal itu bisa menghasilkan kualitas pekerjaan yang rendah dan merangsang penyalahgunaan anggaran karena ingin cepat dihabiskan," jelas Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dalam pidato sidang paripurna DPD di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2007).Mengenai dana pemerintah yang tersimpan di berbagai rekening termasuk di daerah-daerah yang selama ini mengganggur atau belum tercatat, menurut Ginandjar harus dimobilisasi untuk menambah sisi penerimaan. "Dalam kaitan ini, salah satu fungsi dan tugas konstitusional DPD adalah menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK untuk dikaji dan dijadikan bahan pertimbangan bagi penyusunan RAPBN periode berikutnya," jelasnya. Ia mengakui bahwa masih banyak daerah yang telat menindaklanjuti hasil-hasil temuan BPK. "Jadi seluruh jajaran pemerintah di pusat maupun daerah harus bekerja lebih keras dalam membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang efisien dan sekaligus mengurangi atau bahkan menghilangkan faktor-faktor yang menghalangi kemajuan seperti ketidakefisienan birokrasi serta praktek korupsi," tandasnya. (qom/ddn)