SBY Minta BPKP Bantu Pemda

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan konsultasi bagi pejabat pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya.Hal ini perlu sehingga pejabat itu tidak keliru dalam menggunakan dana dalam APBD. Bantuan BPKP perlu sehingga pejabat itu tidak takut dituding korupsi."Semangat kita bukan membiarkan seorang pejabat berbuat salah dan kemudian harus ditindak secara hukum karena didakwa melakukan korupsi, semangat kita justru untuk mencegah seseorang berbuat salah apalagi apabila yang bersangkutan tidak mengerti jika tindakannya salah," ujarnya.Hal tersebut disampaikan SBY dalam sidang paripurna khusus DPD RI Dengan Presiden RI Tentang Pembangunan Daerah Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2008 di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2007)."Saya instruksikan agar dilakukan konsultasi dan koordinasi antaa gubernur dan bupati/walikota dengan para menteri dan pejabat pemerintah pusat agar tidak ada keraguan dan ketakutan pejabat di daerah untuk menggunakan dana APBD-nya," ujar SBY.Dalam penyusunan dan pengesahan APBD masih dijumpai berbagai hambatan baik secara teknis kapasitas maupun soal komunikasi antara pemda dan DPRD."Hambatan tersebut telah menyebabkan terjadinya keterlambatan pengesahan APBD di berbagai derah yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan program-program di masing-masing daerah," ujarnya. (ddn/qom)