.webp)
Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk mempercepat belanja anggaran daerah, khususnya anggaran transfer ke daerah (TKD). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Presiden Prabowo Subianto secara langsung turun tangan soal hal ini.
Purbaya telah berkirim surat ke seluruh pemerintah daerah (Pemda) mulai dari gubernur, bupati dan wali kota untuk mempercepat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hal ini dinilai perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan program pembangunan sampai akhir tahun.
Surat dikirim pada 20 Oktober 2025 dan memiliki nomor S-662/MK.08/2025. Dalam surat yang ditandatangani Purbaya itu, para kepala daerah diminta melakukan langkah penguatan secara harmonis di daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025, dan sejalan dengan arahan Presiden, perlu terus dilakukan langkah-langkah penguatan baik oleh pusat maupun daerah. Terkait dengan hal tersebut, dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis isi surat tersebut.
Berdasarkan pantauan yang dilakukan pemerintah pusat sampai September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu. Hanya saja realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai kuartal III-2025 mengalami kenaikan.
Prabowo Ikut Pantau
Presiden Prabowo Subianto ikut turun tangan memantau realisasi belanja daerah. Dalam arahan terakhirnya baru-baru ini, dia menegaskan langsung Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat melakukan rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.
"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretariat Presiden dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, Selasa (11/11/2025) kemarin.
Dalam rapat yang sama, Prabowo juga menekankan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Simak juga Video: Reaksi Purbaya soal Gubernur Keberatan Anggaran Daerahnya Dipotong
