Menkeu: Dampak Subprime Mortgage ke Indonesia Terbatas
Kamis, 23 Agu 2007 15:00 WIB
Jakarta - Masalah subprime mortgage di AS telah memicu krisis keuangan di negara-negara maju mulai akhir Juli 2007. Namun dampaknya ke Indonesia diperkirakan cukup terbatas dan terkelola.Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jawaban pemerintah terhadap pandangan umum DPR RI tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2008, di Ruang Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2007)."Kondisi perekonomian global diperkirakan masih akan cukup baik meskipun risiko terjadinya pelemahan ekonomi global cenderung menguat dengan terjadinya krisis keuangan di negara-negara maju yang mulai terjadi akhir Juli 2007. Krisis tersebut dipicu permasalahan di subprime mortgage di pasar keuangan AS yang telah mengakibatkan gejolak global di pasar uang, pasar saham dan pasar obligasi," urai Sri Mulyani. Namun gejolak perekonomian lobal dalam 3 minggu terakhir ini hanya akan memberikan dampak pada perekonomian Indonesia secara terbatas dan terkelola. Dia menambahkan bahwa reaksi pelaku ekonomi global dalam bentuk penyesuaian komposisi portofolio aset dan resiko memang akan mempengaruhi permintaan dan harga dari instrumen obligasi baik milik pemerintah maupun perusahaan juga harga saham Indonesia. "Koreksi ini akan berlangsung hingga suatu keseimbangan baru dapat dicapai dan ketenangan pelaku pasar dapat dipulihkan," tambahnya.Menkeu menambahkan, pemerintah melihat munculnya risiko dalam pencapaian proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2008. "Namun sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih banyak didukung oleh faktor domestik yaitu konsumsi yang memiliki kontribusi 65 persen dalam PDB, dan investasi yang masih dalam momentum pemulihan dan meningkat," jelasnya. Peningkatan konsumsi pada tahun 2008 ini akan berasal dari peningkatan daya beli masyarakat terkait dengan kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri, upah minimum propinsi dan pendapatan tenaga kerja di luar negeri, serta bantuan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). "Selain itu, penurunan suku bunga di dalam negeri, terjaganya tingkat inflasi dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan juga akan mendorong pertumbuhan konsumsi," ujarnya.
(dnl/qom)











































