Teh Harus Dimasukkan dalam Program Revitalisasi Industri

Jakarta - Dewan Teh Indonesia (DTI) meminta agar teh dimasukkan dalam program revitalisasi komoditi Indonesia. Dengan begitu, pengusaha teh bisa menikmati berbagai kemudahan dalam program tersebut termasuk bunga kredit yang ringan. Hal tersebut disampaikan Ketua DTI Abdul Halik usai pengukuhan DTI di Bidakara, Jakarta, Kamis (23/8/2007). "Jadi kita bisa dapat bunga seperti yang lain. 10% sudah cukup banyak membantu," katanya. Menanggapi itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan tidak masalah jika DTI masuk program itu. "Kita akan pelajari, kalau memungkinkan tidak masalah. Karena nanti bisa dapat pembiayaan murah," ujarnya. Selama ini yang sudah masuk program tersebut adalah kakao, sawit, dan karet. DTI dibentuk sebagai wadah bagi pelaku usaha industri teh menyampaikan aspirasinya. Kemudian DTI akan meneruskannya ke pemerintah melalui departemen terkait. Beberapa keluhan yang sering dialami pengusaha teh antara lain harga teh Indonesia yang murah, belum percayanya dunia perbankan, dan perpanjangan hak guna usaha (HGU). Untuk perpanjangan HGU, Halik mengusulkan agar birokrasinya tidak dipersulit. "Cukup dengan data yang ada di lapangan saja jadi acuan untuk sertifikat. Kalau sekarang kan harus ada surat dari tingkat II, Bupati, dll. Cukup menghambat," katanya. Dalam sambutannya, Ketua Kadin MS Hidayat juga meminta agar DTI bisa meningkatkan promosi teh Indonesia, meremajakan tanaman teh yang tua, meningkatkan kualitas teh Indonesia, dan melakukan pendekatan ke perbankan. Ia juga mengusulkan agar DTI didanai dari iuran pelaku usaha teh Indonesia. Sebanyak 52% produksi teh Indonesia berasal dari kebun PTPN VIII. Hasilnya diekspor ke timur tengah, Inggris, Rusia dan negara Eropa Timur. Tahun lalu ekspor teh Indonesia mencapai 140 ribu ton dan didominasi jenis teh hitam. "Indonesia memang produsen teh hitam. Kalau ekspor tahun ini setidaknya sama dengan tahun lalu sudah bagus," tambah Halik. (lih/qom)