Menkeu Geli Lihat Kelakuan Pemda

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa geli dengan tingkah polah para pemerintah daerah. Ada yang anggarannya surplus, tapi masih minta utangan dan ada mengaku defisit, tapi simpanan di bank gede."Beberapa daerah-daerah itu lucu, mereka surplus tapi setiap kali bertemu saya butuh uang. Saya bingung uangnya untuk apa?" kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2007).Menkeu juga mempertanyakan sikap pemerintah daerah (pemda) yang senang menanamkan dan anggarannya di bank maupun pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI). "Kalau daerah itu memang betul-betul menerima anggaran yang lebih besar dari kebutuhannya, memang bagus kalau dia menjaga surplusnya, dijaga karena ini memang untuk generasi yang akan datang, dengan dikelola dalam bentuk trust fund atau lainnya," jelasnya. Tapi menurutnya kalau untuk daerah yang memang memiliki kebutuhan pembangunan sangat besar tapi anggarannya tetap ditanamkan di perbankan, itu memperlihatkan adanya persoalan proses di dalam pembuatan perencanaan anggaran. "Sungguh tidak bisa dipahami kalau daerah tersebut, tingkat kemiskinannya tinggi, infrastrukturnya jelek, tapi dananya ditaruh di bank, itu tidak jelas kombinasinya," ujarnya. Jadi menurut Menkeu untuk daerah yang memang sarana infrastruktur, pendidikan dan kesehatannya bagus, penggunaan anggaran akan lebih hemat sehingga surplus anggaran yang ada harus dijaga dengan baik. "Mungkin satu daerah perlu fund manager yang bagus untuk daerah-daerah yang surplus (anggaran)," tambahnya. Sampai pada posisi kuartal II 2007 kemarin, Menkeu mengatakan bahwa dana-dana daerah yang tertanam di perbankan adalah sebesar Rp 91 triliun, dan dari jumlah tersebut sebesar Rp 50 triliun masuk kepada instrumen SBI.Beberapa daerah yang mencatat surplus antara lain Kaltim sebesar Rp 2,5 triliun. Sementara daerah-daerah yang mengalami defisit antara lain DKI Jakarta sebesar Rp 2,7 triliun, Jateng Rp 23,9 miliar, Kaltim Rp 5,3 triliun, Irjabar Rp 150 miliar."Lucunya, daerah-daerah yang defisit ini di saat yg sama dananya disimpan di Bank. Itu kira-kira begitu. APBD-nya defisit, makanya mereka minta ke pemerintah pusat, tapi uangnya sendiri malah dimasukkan ke bank," ujar Menkeu dengan heran. "Jadi sebetulnya kami ingin membuat pengelolaan keuangan itu setransparan dan seakuntabel mungkin. Karena uang itu kan di kumpulkan dari masyarakat dalam bentuk pajak dsb, seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat," tandasnya. (dnl/qom)