.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah merekrut 50.000 pegawai sejak Presiden Donald Trump menjabat. Sebagian besar perekrutan terjadi pada posisi terkait keamanan nasional, sejalan dengan fokus kebijakan pemerintahan Trump.
Direktur Office of Personnel Management (OPM) AS, Scott Kupor mengatakan, sebagian besar pegawai baru itu bekerja di lembaga Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE). Perubahan komposisi pegawai ini merupakan bagian dari kampanye Trump untuk merombak struktur birokrasi federal sekaligus memangkas tajam posisi lain di pemerintahan.
"Ini tentang merombak tenaga kerja agar fokus pada prioritas yang kami anggap paling penting," kata Kupor, dikutip dari Reuters, Sabtu (15/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di satu sisi, pemerintah menambah pegawai baru, namun di sisi lain juga membekukan perekrutan dan melakukan PHK di sejumlah lembaga, seperti Dinas Pendapatan Internal (IRS) serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS).
Pada Agustus lalu, Kupor mengatakan pemerintah memperkirakan akan mengurangi sekitar 300.000 pekerja federal sepanjang tahun ini. Upaya perampingan itu juga melibatkan miliarder Elon Musk, yang ditunjuk Trump pada Januari untuk memimpin proyek restrukturisasi terhadap 2,4 juta pegawai sipil federal.
Pada kala itu Musk, dengan dukungan Trump, menilai jumlah pegawai federal telah berkembang terlalu besar dan tidak efisien. Dalam prosesnya, pemerintahan Trump telah memberhentikan pegawai yang menangani penegakan hak-hak sipil, pengumpulan pendapatan pajak, hingga pengawasan proyek energi bersih.
Sebagai bagian dari program tersebut, sekitar 154.000 pegawai menerima tawaran pembelian (buyout). Dampaknya meluas ke berbagai fungsi pemerintahan, mulai dari prakiraan cuaca dan keamanan pangan hingga program kesehatan dan proyek luar angkasa, menurut keterangan mantan pegawai federal dan serikat pekerja kepada Reuters awal tahun ini.
(shc/ara)
