.webp)
Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan tiga hal buruk yang dikenal dari birokrasi di Indonesia. Ketiganya adalah dikenal lamban, tidak bersih, dan mempersulit masyarakat. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024 lalu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pun mengulang kembali pernyataan Prabowo tersebut sebagai pengingat kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar serius menjalankan reformasi birokrasi.
"Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa birokrasi kita ini dikenal lamban, dikenal tidak bersih, dikenal sering mempersulit masyarakat. Itu mungkin dengan kita mulai membangun integritas di dalam diri setiap aparatur," kata Rini, dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengampu Sasaran dan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 di Kantor Kementerian PANRB, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, ada pekerjaan rumah besar sekaligus tantangan untuk memperbaiki citra birokrasi di Indonesia. Pertama, terdapat defisit sinergi, yaitu rendahnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga, maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
"Kenapa? Karena kita sering melihat masih terdapatnya fragmentasi program-program antarinstansi, tumpang tindih kebijakan, dan kurangnya policy coherence antara pusat dan daerah. Ini mengakibatkan kebijakan ini berjalan secara tidak terintegrasi, efisiensi nasional semakin menurun, implementasi menjadi lambat dan tidak konsisten," jelas Rini.
Kedua, rendahnya komitmen. Menurut Rini komitmen sering kali terjebak pada target institusional. Reformasi dianggap sebagai agenda masing-masing instansi, bukan menjadi agenda nasional.
Hal ini terjadi karena masing-masing instansi mengejar untuk dapat tunjangan kinerja (tukin).
"Karena masing-masing mengejar untuk dapat tunjangan kinerja. Karena reformasi birokrasi masih dianggap sebagai tunjangan kinerja, jadi belum terakselerasi menjadi komitmen kolektif nasional. Sehingga, tentunya diperlukan mekanisme insentif dan disinsentif yang lebih tegas, penguatan kepemimpinan yang transformasional, serta pengawasan yang berbasis hasil atau outcome-based governance," kata dia.
Ketiga, disparitas kapasitas instansi. Rini menjelaskan, terdapat perbedaan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur digital dan tata kelola. Hal ini membuat kualitas birokrasi menjadi tidak merata.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
Lima Arah Besar Reformasi Birokrasi
Selaras dengan tantangan tersebut, telah disepakati bersama dokumen yang mencerminkan lima arah besar reformasi birokrasi periode 2025-2029. Pertama, transformasi digital. Kedua, talenta berkinerja tinggi dan kompeten. Ketiga, budaya birokrasi beretika dan inovatif.
Keempat, organisasi agile dan adaptif berkinerja tinggi. Lalu yang kelima, pelayanan publik berkualitas dan inklusif. Dokumen tersebut pun ditandatangani bersama dengan KL terkait pada hari ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan transformasi.
"Ke depannya, kita sudah melihat reformasi birokrasi nasional kita dibangun dengan empat prinsip utama yaitu partisipatif, berkelanjutan, berdampak, dan mengakomodasi keberagaman pemerintah," ujar Rini.
"Dengan demikian, reformasi birokrasi itu harus menjadi hasil kolektif dan kolaborasi dari semua pihak. Ini harus dimulai dari sinergi lintas sektor dan harmoni setiap kebijakan," sambungnya.
Rini juga mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) serta KL memastikan tidak ada kebijakan yang tumpang tindih antarinstansi, serta menjamin agenda reformasi birokrasi selaras antara pusat dan daerah.
Simak Video "Bank Indonesia Perkuat Akselerasi Digitalisasi Ekonomi Gorontalo"
[Gambas:Video 20detik]
(shc/hns)
