.webp)
Pengusaha impor-ekspor kerap kali mengalami penahanan barang karena komoditas yang akan diterima di dalam negeri belum sesuai standar. Padahal, importir sudah membayar pajak dalam rangka impor (PDRI).
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Impor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro, mengatakan saat ini pihaknya telah jauh lebih terbantu dengan kebijakan yang diterapkan Badan Karantina Indonesia (Barantin).
"Karena terus terang kami merasa karantina ini merupakan partner kita. Kita sangat bersyukur dengan kemajuan karantina yang ada, sehingga barang-barang ekspor kita juga tidak tertolak di negara tujuan. Dulu sering sekali barang kita ke Australia tertolak, ke China tertolak karena karantina," ucap Toto dalam Talkshow Sinergi Menjaga Sumber Daya Hayati Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Toto juga menganjurkan agar Barantin rutin melakukan penyuluhan terutama kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini karena, menurut Toto, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti regulasi perkarantinaan.
"Kami berharap sekali Barantin di daerah-daerah untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan. Karena banyak sekali pelaku usaha kita, khususnya UMKM binaan kita, yang kadang mereka tidak tahu aturan tapi juga tidak melakukan penyuluhan secara jelas sehingga ini menghambat ekspor mereka," bebernya.
Namun, Toto bilang, hampir seluruh produk rempah dan ikan produksi UMKM terkena karantina. Ditambah, kondisi Indonesia yang kekurangan cold storage untuk penyimpanan ikan di sejumlah wilayah di Indonesia.
"Kita miskin cold storage. Pada saat Menteri Susi itu memang membangun banyak cold storage, tapi setelah dibangun tidak di-maintain. Sehingga jadi besi tua semua. Ikan-ikan kita di wilayah Indonesia Timur, di Natuna, dan sebagainya tidak terurus dengan baik. Ini juga sangat merugikan nelayan kita," tutupnya.
Simak juga Video 'Pemerintah ke Pelaku Ekspor Ilegal Sawit: Tidak Ada Toleransi!':
(eds/eds)
