Pemerintah Sebut Kondisi Ekonomi Masih Baik-baik Saja

Pemerintah menilai kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan tangguh memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini diperkuat dengan berbagai indikator stabilitas ekonomi yang berada dalam tren positif.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam forum tertutup C-Suite Dialogue yang menjadi bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025.

"Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian masih dalam situasi yang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen sudah tujuh tahun, artinya Indonesia tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global dan berbagai
krisis yang sudah kita lalui, termasuk perang tarif," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

Airlangga menjelaskan, ketahanan ekonomi tercermin dari meningkatnya kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang terus bertahan di zona ekspansif, serta kondisi pasar keuangan yang menguat. Selain itu, nilai tukar dan inflasi juga terjaga dalam batas wajar.

Selanjutnya dari sisi investasi, pencapaian hingga November telah menembus lebih dari Rp 1.400 triliun dengan target Rp 1.900 triliun pada akhir 2025.

Berbagai tekanan global sepanjang tahun ini sudah diantisipasi pemerintah dan kini tak lagi menimbulkan tekanan signifikan.

"Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4%. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia," ujar Airlangga.

Airlangga juga memaparkan upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi internasional. Hal ini mencakup kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi CPTPP, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+, hingga kemajuan menuju aksesi OECD.

Transformasi digital turut menjadi fokus, antara lain melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal (LCT), dan interoperabilitas QRIS antarnegara.

Di dalam negeri, pemerintah terus mendorong deregulasi dan kemudahan perizinan. Mekanisme service level agreement kini diterapkan untuk mempercepat proses perizinan, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) diperkuat untuk mengurai hambatan lintas kementerian.

Agenda energi bersih juga mendapat perhatian, termasuk rencana pengembangan Green Super Grid, fasilitas CCS/CCUS, dan perluasan PLTS berbasis desa.