NSW Tanjung Priok Masih untuk Importir Terbatas

Jakarta - Penerapan National Single Window (NSW) pada proyek percontohan di Pelabuhan Tanjung Priok masih dikhususkan untuk pelayanan yang menggunakan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Tim Satgas NSW, Susiwijono di sela-sela acara Sosialisasi Penerapan Sistem NSW di Indonesia kepada para pelaku impor di Indonesia, di Gedung Danapala, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (30/8/2007). "Saya memaklumi kalau para importir merasa khawatir karena ini mengubah sistem secara signifikan, makanya kita coba di Priok fokus dengan impor pakai PIB," kata Susi."Kan ada impor pakai PJ23, PIBT dan lain lain, artinya lebih fokus dulu lalu importir dari 1.623 yang terdaftar, kita fokus yang jalur prioritas yang 99 dulu dengan pertimbangan secara IT sistem mereka lebih siap kemudian agar komunikasi kami lebih fokus," lanjut Susi. Susi mengatakan saat ini tim-nya sedang mempersiapkan infrastruktur IT untuk penerapan NSW di Tanjung Priok, sehingga sistem pelayanan data impor dapat terintegrasi secara online. "Masalah kebutuhan teknis untuk IT ini kita sedang kaji karena kan kita sedang lakukan, di tim ada ahli dari TIK nasional dan komunitas IT kita serta dari kominfo. Pertama yang harus kita pertimbangkan adalah masalah availibility dan reliability untuk infrastruktur, itu kunci dan kita telah diskusi dengan teman-teman dari negara ASEAN di beberapa negara sistem IT ini bukan kendala," jelasnya. Meskipun begitu, Susi mengakui bahwa sangat sulit untuk mengimplementasikan sistem IT yang terintegrasi di Indonesia karena luasnya wilayah yang menjadi cakupan. "Walaupun perlu strategi implementasi yang bertahap, tapi untuk coverage nasional, itu harus kita hitung betul, semua nanti mengandalkan dalam satu interkoneksi jaringan yang platform-nya ke public network," tuturnya. Sementara yang menjadi kendala dalam penerapan IT atau portal NSW adalah padatnya lalu lintas dokumen secara online sehingga dibutuhkannya sistem yang handal. "Kan belum tentu semua pengguna sistem itu adalah importir mereka punya line yang berbeda-beda, infrastruktur yang beda, mungkin karena impornya sedikit, dia dial up saja dan waktu dial up pada peak hours jadi susah masuk ke dalam sistem kita, jadi bisa saja sistem sudah perfect tapi tidak sampai-sampai dan itu problem dan itu kita kaji," imbuhnya. Artinya dari sisi teknis dibutuhkan suatu persyaratan teknis yang bagus dan handal agar sistem ini bisa berjalan dengan bagus. Memang untuk proyek Tanjung Priok, data atau dokumen yang akan diintegrasikan dalam satu portal NSW dari 5 instansi yaitu Bea Cukai, BPOM, Balai Karantina Pertanian, Balai Karantina Perikanan, dan Departemen Perdagangan. "Kita anggap (5 instansi) mewakili 75 persen lebih perizinan, cuma dari situ masih belum tergambar, kan artinya kalau nanti sistem ini jadi portal nasional, kita baru ngomong tahap awalnya pelayanan impor saja yang dengan PIB , itu Desember di Priok kan sistem ini akan integerasikan, artinya pengguna sistem secara tidak langsung jadi bagian yang terlibat dalam portal," beber Susi. Untuk sistem ini, Susi mengatakan bahwa akan mulai berjalan sekitar bulan September atau Oktober 2007. Sedangkan di 2008 sudah akan ada 31 instansi lagi yang ikut bergabung. "Penerapan sistem ini yang paling penting adalah masalah validitas dan akurasi data, tanpa adanya sistem IT ini jangan harap kita punya data-data impor yang akurat," jelasnya. Mengenai biaya pembangunan sistem IT ini, Susi mengatakan bahwa pemerintah menetapkan tim satgas NSW untuk menggunakan sistem IT Kepabeanan (custom) dulu, tapi untuk di negara-negara rata-rata biaya yang dibutuhkan adalah sebesar US$ 50-200 juta. "Dengan diambil alih pemerintah, total jadi zero (cost) paling hanya variabel cost saja untuk sosialisai, Menkeu wajibkan sementara pakai sistem IT custom, server, jaringannya semua pakai custom, tapi yang penting waktu bukan cost, kalau pakai bidding (tender), paling cepat empat bulan, jadi tidak sempat," jelasnya. (dnl/ir)