67 Perusahaan Baja Gulung Tikar

Jakarta - Jumlah produsen baja nasional dalam lima tahun terakhir telah berkurang drastis dari 201 perusahan di tahun 2001 menjadi 134 perusahaan di tahun 2006.Tutupnya perusahaan baja ini karena kondisi pasar baja nasional yang tidak sehat.Demikian diungkapkan Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Besi dan Baja Indonesia (GAPBESI) Daenulhay, disela-sela seminar optimalisasi industri baja sebagai pilar kekuatan nasional di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (30/8/2007). Kondisi pasar yang tidak kondusif itu dikarenakan maraknya produk non-standar hingga tercipta persaingan yang tidak sehat dengan munculnya perang harga."Misalnya, baja dikurangi ketebalannya 10 milimeter (mm) dengan harga yang sama dengan harga yang sesuai standar. Praktek ini merugikan pengusaha yang mengikuti standar. Konsumen juga dirugikan karena tingkat umur baja yang lebih pendek," ungkap Daenulhay.Selain itu, pasar nasional juga harus menghadapi serbuan produk impor baik yang legal maupun selundupan. "Misalnya saja pelarian pasar dari Cina yang masuk ke Indonesia sebesar 4,5 juta ton dengan harga yang lebih murah di bawah biaya produksi baja nasional, karena pada saat itu Cina over supply," katanya.Ada juga masalah tarif produk industri hilir yang lebih kecil dibandingkan tarif produksi hulu. Termasuk isu lingkungan yang menambah panjang masalah pasar baja di tanah air.Daenulhay mengaku, pihaknya telah meminta proteksi pengamanan pasar dalam negeri berbentuk safeguard sejak Maret 2006. Namun hingga saat ini pemerintah belum mengabulkannya."Yang kami inginkan proteksi dari empat negara yakni Rusia, Cina, India dan Thailand, juga meminta harmonisasi tarif sehingga bea masuk industri hilir lebih besar dibanding hulunya," katanya.Sementara Deputi Menko Perekonomian bidang industri dan perdagangan Edy Putra Irawadi mengatakan, ada dua penyakit yang membuat industri baja sulit tumbuh. Pertama, gangguan pasar dan kedua masalah inefisiensi.Menurutnya, harus dicari dulu sumber penyakitnya untuk menemukan obatnya. "Jangan lantas hanya minta proteksi seperti safeguard dan revisi tarif bea masuk," ujar Edy. (ir/qom)