.webp)
Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap untuk mengoptimalkan koperasi aktif dalam rangka penyediaan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan sudah ada beberapa koperasi yang menjalankan perannya sebagai SPPG.
Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menyampaikan bahwa koperasi merupakan fondasi utama yang telah memiliki jaringan produksi dan distribusi yang bisa langsung disambungkan ke SPPG.
"Karena ada penambahan jumlah SPPG, kami akan melakukan percepatan suplai bahan-bahan atau barang-barang (bahan baku) untuk SPPG atau dapur-dapur yang sedang dan akan dibangun," kata Ferry dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia katakan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan di Jakarta, Rabu (3/12).
Rakortas dipimpin oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang dihadiri juga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini dan perwakilan dari lintas Kementerian/Lembaga lainnya.
Ferry memberi contoh bahwa koperasi produsen susu kini berpotensi masuk ke pasar baru MBG, karena kebutuhan susu pasteurisasi program ini mencapai 82,9 juta jiwa atau 4,1 juta ton per tahun. Kemudian terdapat koperasi seperti Koperasi Pondok Pesantren Ittifaq di Ciwidey Bandung telah menyuplai kebutuhan produk-produk unggul pertanian ke sejumlah ritel modern.
Hal itu menjadi bukti bahwa ekosistem koperasi telah siap memberikan dukungan penuh kepada SPPG di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya Kemenkop akan mengkonsolidasikan koperasi-koperasi tersebut dengan SPPG agar suplai bahan baku berjalan tanpa hambatan.
Sebagai upaya mengoptimalkan peran koperasi dalam program MBG ini, Kemenkop akan mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah koordinasi Kemenkop untuk memastikan kebutuhan koperasi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku bagi setiap SPPG.
"Ada LPDB yang siap membantu kebutuhan bagi setiap koperasi. Jadi kita perlu menyampaikan titik-titiknya (SPPG) di mana saja untuk disinkronkan dengan koperasi untuk bisa menyuplai (bahan baku)," ujar Ferry.
Kemenkop juga telah melakukan pemetaan potensi koperasi produktif melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang berperan dalam rantai pasok bahan baku, baik dari petani, peternak, nelayan, hingga produk lokal. Oleh karena itu Kemenkop akan melakukan pendalaman rencana kemitraan antara Kopdes/Kel Merah Putih dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam waktu dekat.
Selain itu, menanggapi salah satu masalah yang dihadapi SPPG yaitu pasokan daging/telur ayam ras yang terbatas sehingga memicu kenaikan harga, Menkop Ferry menegaskan bahwa ada sejumlah koperasi aktif yang mengembangkan sektor peternakan ayam petelur. Hal ini menjadi peluang bagi SPPG untuk menggandeng koperasi tersebut daripada harus membangun peternakan ayam secara mandiri.
"Kita siapkan koperasi peternak sebagai produsen. Dengan pembiayaan yang tepat, koperasi bisa menambah populasi ayam dan memastikan suplai stabil bagi SPPG," jelasnya.
Lebih lanjut, Ferry menekankan bahwa peran koperasi tidak hanya sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dapat sebagai pengelola dapur, pengolah bahan jadi, hingga pengelola limbah makanan dan kemasan plastik. Pihaknya berkomitmen penuh mendukung kesuksesan program prioritas nasional yaitu MBG.
"Kami siap memperkuat rantai pasok. MBG ini program besar dan harus sukses," ucapnya.
Selanjutnya, Zulhas dalam rakortas tersebut menyatakan bahwa rakortas tersebut menjadi kick off implementasi konkret Perpres 115/2025 dan Keppres 28/2025. Kedua regulasi itu menjadi pedoman untuk membentuk tim sinkronisasi dan koordinasi lintas sektoral yang mencapai 29 kementerian/lembaga untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan terstruktur.
"Jadi dalam Perpres dan Keppres itu sudah sangat jelas pembagian tugasnya sehingga semua harus ikut bertanggung jawab dan ikut mengawasi demi kesuksesan Program MBG," kata Zulhas.
Zulhas menegaskan bahwa koperasi, UMKM, usaha kerakyatan dan BUMDes adalah sektor utama yang perlu diberikan peran maksimal sebagai suplier kebutuhan bahan baku SPPG.
"Untuk mendukung MBG apapun kita lakukan agar berhasil, kalau masalah pemenuhan (bahan baku) karbohidrat kita tidak khawatir, nah yang kita akan habis- habisan itu adalah protein seperti ikan, telur dan ayam," katanya.
Sementara itu, Dadan Hindayana memaparkan bahwa hingga kini telah beroperasi 16.630 SPPG yang melayani 47,2 juta penerima manfaat. Ia menargetkan akhir tahun jumlah ini jumlah SPPG yang beroperasi aktif menjadi sekitar 20 ribu unit. Dadan menilai sinergi dengan Kemenkop penting karena banyak SPPG berada dekat wilayah kegiatan koperasi desa.
(akn/ega)
