Pemerintah menegaskan tidak ada ruang bagi barang bekas (thrifting) ilegal untuk dilegalkan maupun diberi kuota impor. Hal ini menyusul permintaan pedagang barang bekas yang minta dikenakan pajak hingga 10% agar bisa berbisnis secara legal.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan barang bekas impor tetap berstatus ilegal sehingga tidak bisa dikenakan pajak. Justru, ia menegaskan pemerintah terus mengawasi secara ketat.
"Ya namanya illegal, barang ilegal. Makanya kita pengawasan terus," ujar Budi di Mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).
Senada, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menegaskan barang bekas impor tidak bisa dilegalkan melalui pajak maupun diberi kuota impor.
"Enggak mungkin lah dipajakin barang ilegal, gimana? Statusnya itu kan barang ilegal. Enggak mungkin mau dikasih kuota, mau dikasih pajak. Ya kan ada peraturan clear, jelas," ujar Temmy.
Ia pun menanggapi rencana pedagang thrifting yang ingin mengubah aturan melalui judicial review. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak setiap warga negara.
"Ya silakan aja, kan itu hak setiap warga negara. Melakukan judicial review kan silakan aja dengan argumen dan kajian yang pas. Dia nanti kan berjuang di MA (Mahkamah Agung), kalau undang-undang, di Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) mesti ke MA, tapi kan itu kan hak mereka," imbuh Temmy.
Di sisi lain, Kementerian UMKM akan bertemu dengan para pedagang thrifting untuk membahas masalah ini lebih teknis. Pertemuan itu juga akan membahas kesiapan para pedagang untuk menjual produk lokal sebagai barang substitusi. Menurut Temmy, tidak hanya pedagang Pasar Senen yang hadir, tetapi juga pedagang dari Gedebage hingga Bali.
"Kita bisa besok kan pastikan lebih teknis lagi. Kan yang pasti kesiapan mereka untuk menjual produk lokal sebagai substitusi kan harus kita pastikan. Karena besok hadir bukan cuma Pasar Senen, tapi Pasar Gedebage juga hadir. Mungkin dari Bali juga ada yang hadir," tambah Temmy.
(rea/ara)