.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan anggaran bencana masih memadai untuk program rehabilitasi usai banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Selain itu, ada perlakuan khusus untuk transfer ke daerah (TKD) bagi tiga provinsi tersebut. Ia memastikan dananya cukup untuk dilakukan rehabilitasi terhadap seluruh infrastruktur.
"Sudah dialokasikan cukup besar untuk rehabilitasi sistem perekonomian seluruh infrastruktur. Semua dananya cukup untuk tiga provinsi di sana, nanti ada perlakuan khusus untuk TKD-nya dari kami," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya memastikan anggaran untuk penanganan bencana tidak ditarik dari pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia memastikan tidak ada anggaran yang asal potong.
Anggaran tersebut akan diambil dari efisiensi atas rapat-rapat yang tidak jelas. Purbaya menilai hal itu tidak masalah.
"Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potongan anggaran, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, rapat nggak jelas, yang jelas sih nggak apa-apa ya," tegas Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengalokasikan Rp 4 miliar bagi masing-masing 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Anggaran tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, terutama popok bayi hingga pembalut perempuan.
"Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp 4 miliar," kata Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12) malam.
Selain itu, Prabowo meminta Mendagri Tito memberikan anggaran ke pemda provinsi sebesar Rp 20 miliar.
"Kemudian untuk provinsi, untuk provinsi nanti dihitung, itu dihitung. Provinsi paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim Rp 20 miliar," ujar Prabowo.
(aid/hns)
