Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan instruksi Presiden Prabowo Subianto setelah mengetahui kebocoran anggaran daerah. Hal itu yang menjadi alasan pemerintah tidak meningkatkan Transfer ke Daerah (TKD).
Purbaya menyampaikan bahwa Prabowo merasa kecewa terhadap praktik belanja daerah yang tidak disiplin. Hal ini disampaikan dalam Dialog Interaktif bertajuk "Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya" pada forum Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahap II Tahun 2025, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) kemarin.
"Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau begitu. Jadi, kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (12/12/2025).
Dia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola anggaran daerah adalah syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal. Ia menyampaikan pesan langsung kepada seluruh pemda untuk memulai pembenahan belanja.
"Perbaikilah cara Anda membelanjakan uang. Anggaranya, ada yang bocor-bocor, segala macam. Nanti kalau bagus, saya yakin triwulan ke-2 tahun depan akan jauh lebih banyak di sana," ucapnya.
Purbaya memastikan dirinya siap kembali menghadap Presiden jika daerah mampu memperbaiki disiplin fiskal. "Saya bilang gini, kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden. Minta anggaran Anda di revisi. Dan kita mampu, uang kita cukup harusnya. Jadi, berharap supaya saya berhasil, sehingga triwulan II saya bisa ngomong, sehingga triwulan ke-3 dan ke-4 bisa berubah," tuturnya.
Ia menegaskan pentingnya peran strategis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam memperkuat fondasi fiskal daerah. Melalui pengawasan anggaran yang lebih ketat dan dorongan untuk memperbaiki iklim investasi, DPRD diminta menjadi ujung tombak 'siasat fiskal' yang mampu membuat daerah semakin berdaya.
Dalam konteks inilah Purbaya menempatkan peran Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD sebagai mitra strategis Kementerian Keuangan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
"Jadi, teman-teman [Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten] di daerah yang punya Pemdanya, tolong diawasi. Jadi, bantu saya untuk membantu Bapak-Bapak semua," katanya.
Penekanan peran DPRD ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya membangun fiscal discipline, meningkatkan efektivitas belanja daerah, dan memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain pengelolaan anggaran, Purbaya menyoroti kebutuhan daerah untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat agar roda ekonomi dapat bergerak lebih cepat. Ia memberi penekanan bahwa perbaikan iklim investasi merupakan bagian integral dari siasat fiskal yang cerdas.
"Jadi kalau sekarang lagi lesu, kalau iklim bisnisnya diperbaiki, orang mulai jalan lagi lebih cepat. Pasti banyak yang bisnis di tempat Anda. Kalau bagus, maka mereka akan cepat-cepat mengimplementasikan rencana bisnisnya," ucapnya.
Purbaya juga memberi peringatan terhadap kebiasaan sebagian daerah yang meminta keuntungan di awal ketika investor datang.
"Jadi, teman-teman daerah (Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten), yang pertama itu, kalau ada investor di tempat Anda, jangan minta uang depan. Biar mereka tumbuh, nanti profitnya bagi-bagi gitu. Kalau daerah kan sukanya seperti itu kan, minta di depan sehingga investornya mundur," jelasnya.
Simak juga Video: Prabowo Tambah Anggaran ke Daerah Bencana, Ketua Komisi V Bilang Gini
(ada/ara)