Eksploitasi Pekerja Meningkat, Serikat Buruh ASEAN Geber Kerja Sama Regional

Eksploitasi pekerja lintas negara di Asia Tenggara disebut semakin meningkat, termasuk praktik penyelundupan pekerja ke jaringan mafia online. Isu ini menjadi sorotan dalam pertemuan ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) dengan Lao Federation of Trade Unions (LFTU) di Vientiane, Laos.

Presiden ASEAN TUC Andi Gani Nena Wea menegaskan perlunya solidaritas kuat di kawasan untuk menghadapi maraknya kasus perdagangan manusia.

"Perdagangan manusia adalah ancaman nyata. ASEAN TUC harus berdiri paling depan untuk memastikan setiap pekerja terlindungi, dan ini membutuhkan kerja sama yang kuat antar negara," tegas Andi Gani, Jumat (12/12/2025).

Dalam lawatan kerjanya ke Laos, Andi Gani diterima jajaran pimpinan LFTU, termasuk Senior Vice President LFTU Phonensan Vilaymeing, Director of Organising Department LFTU Pathoumthong Louangvilay, Deputy Director Cabinet of LFTU Chanthavone Apaiyalath, Director of Labor Department LFTU Chanpen Manyseing, dan Director of Propaganda Department LFTU Alounsieng Vichitvongsa.

Ia juga mengungkapkan adanya 10 pekerja Indonesia yang berhasil melarikan diri dari jaringan mafia judi online dan kini berada di sebuah lokasi di Kamboja.

"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden Serikat Buruh Kamboja dan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk mempercepat proses pemulangan mereka," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang selama ini terjalin antara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), ASEAN TUC, dan LFTU.

"Dukungan LFTU sangat berarti bagi perjuangan kita bersama," jelasnya.

Sementara itu, Senior Vice President LFTU Phonesan Vilaymeing menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan kerja sama serikat buruh di kawasan.

"Kami mendukung penuh Presiden ASEAN TUC Andi Gani Nena Wea untuk melanjutkan kepemimpinnya. Beliau membawa energi baru dalam memperkuat suara buruh di kawasan," katanya.

KSPSI dan LFTU juga tengah merumuskan draft kerja sama di bidang pendidikan, advokasi, dan manajemen organisasi sebagai upaya memperkuat perlindungan pekerja di tingkat regional.