.webp)
Ribuan pekerja yang tergabung dalam dua serikat terbesar di Portugal, CGTP dan UGT menggelar aksi mogok nasional menolak rencana reformasi ketenagakerjaan dalam undang-undang baru. Akibatnya hampir seluruh layanan publik di negara tersebut, termasuk sekolah dan rumah sakit hingga operasional transportasi umum lumpuh.
Melansir AP News, Minggu (14/12/2025), aksi mogok nasional yang diiringi unjuk rasa pada Kamis (11/12) lalu adalah yang terbesar selama lebih dari satu dekade terakhir. Selain itu, ini merupakan pertama kalinya bagi kedua serikat itu melakukan aksi serentak sejak 2013 lalu.
Selama aksi berlangsung, pusat kota Lisbon tampak sangat sepi dengan sedikit pejalan kaki dan lalu lintas lengang dibandingkan hari kerja biasa di ibu kota tersebut. Sebab, sebagian orang melakukan mogok kerja dan sebagian lainnya bekerja dari rumah untuk menghindari gangguan transportasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bandara internasional Lisbon, puluhan penerbangan dibatalkan karena karyawan maskapai mulai dari pilot, pramugari, dan petugas penanganan bagasi melakukan aksi mogok kerja. Bandara tetap buka tetapi sebagian besar sepi.
Bahkan maskapai penerbangan nasional TAP Air Portugal hanya mengoperasikan 63 dari 283 penerbangan terjadwalnya, sesuai dengan tingkat layanan minimum yang dipersyaratkan oleh hukum.
Sementara layanan kereta api dan bus di seluruh Portugal juga beroperasi dengan layanan terbatas. Metro Lisbon mengatakan layanan dihentikan pada pukul 11malam hari Rabu (10/12) dan baru akan dilanjutkan pada Jumat (13/12) pagi.
Tak berhenti di sana mayoritas perusahaan swasta juga ikut terdampak, terutama dari sektor manufaktur dan distribusi yang banyak pekerjanya ikut dalam aksi mogok nasional tersebut. Beberapa toko di Lisbon juga dilaporkan ditutup.
Belum lagi, banyak janji temu medis dibatalkan karena sejumlah perawat ikut dalam aksi. Operasional rumah sakit secara keseluruhan tetap dibuka meski jadi sangat terbatas. Layanan pemerintah dan kota, termasuk pengumpulan sampah juga terkena dampak buruk.
Dua kelompok buruh yang mewakili hampir satu juta pekerja Portugal itu mengatakan perubahan dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru tersebut mencabut hak-hak pekerja.
Sebab dalam perubahan yang diusulkan mencakup kemudahan perusahaan untuk memecat pekerja, menolak hak mogok di sektor ekonomi, dan membatasi waktu istirahat menyusui bagi ibu hanya pada dua tahun pertama kehidupan bayi, dari ketentuan yang berlaku saat ini yang tidak terbatas.
"Kami melihat para pekerja menuntut agar pemerintah menarik paket reformasi ketenagakerjaan ini," kata kepala Konfederasi Umum Pekerja Portugal, Tiago Oliveira.
"Mogok kerja ini mengungkapkan banyak hal tentang serangan pemerintah dan ini adalah respons dari para pekerja," ucapnya lagi.
Belum lagi sedari awal menurut mereka Portugal merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkecil di Uni Eropa dan para pekerjanya termasuk yang bergaji paling rendah di antara 27 negara anggota tersebut.
Menurut Institut Statistik Nasional Portugal, upah bulanan rata-rata pekerja di sana sekitar 1.600 euro atau Rp 31.244.800 (kurs Rp 19.528/euro) sebelum pajak. Sementara upah minimum bulanan yang diperoleh ratusan ribu pekerja adalah 870 euro atau Rp 16.989.360 sebelum pajak.
Belum lagi warga Portugal juga terjepit oleh krisis perumahan dan biaya hidup, karena harga properti melonjak dan inflasi tetap berada di angka sedikit di atas 2%. Karena hal inilah reaksi pekerja atas rencana reformasi ketenagakerjaan itu menjadi sangat keras.
Di sisi lain pemerintah berpendapat bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk membuat perekonomian lebih fleksibel dan mendorong pertumbuhan.
(acd/acd)
