.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal program-program di bawah koordinasi Kemenko Pangan. Pasalnya banyak program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran jumbo.
Menurut Zulhas, MBG memiliki anggaran Rp 350 triliun yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Zulhas menyebut MBG sangat penting bagi masyarakat sehingga meminta jangan sampai ada kebocoran.
"Dan kami juga terima kasih memang meminta dikawal. Program-program unggulan ada di sini, MBG, MBG itu Rp 350 triliun. Jadi, nggak sembarang, 82,9 juta. Ini dasar program ini. Ini kan untuk rakyat yang jangan sampai bocor, gitu. Presiden juga pesankan seperti itu," sebut Zulhas dalam Agenda Hari Anti Korupsi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Stok Telur Dijamin Melimpah untuk Nataru-MBG |
Kemenko Pangan juga ditugaskan dalam Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut juga memiliki anggaran sangat besar mencapai Rp 240 triliun.
"Kami juga sekarang ditugaskan Satgas Koperasi Desa. Koperasi Desa juga besar, Rp 240 triliun uangnya," imbuh Zulhas.
Zulhas menambahkan, Kemenko pangan bertugas memonitor, merapikan, dan menyiapkan program-program tersebut agar terlaksana dengan baik. Oleh karena itu Kemenko Pangan menggandeng berbagai institusi seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami yang memonitor, merapikan, menyiapkan, dan sebagainya. Mendukung agar itu bisa terlaksana. Oleh karena itu, kami kerja sama-sama dengan BPKP, BPK, agar ini berjalan sesuai dengan aturan. Karena kalau di sini diaudit BPK tidak memenuhi persyaratan, itu bisa keuangan pemerintah bisa pengaruh karena anggaranya besar-besar," bebernya.
"Bayangin Rp 240 triliun itu Kopdes, Rp 350 triliun itu MBG, sudah Rp 600 triliun. Belum nanti KUR juga sebagian dipakai oleh Kopdes dan lain-lain. Belum nanti irigasi, belum pangan," tutup Zulhas.
Simak juga Video: BGN Lapor Prabowo: Sudah Ada 17.555 SPPG Beroperasi
