.webp)
Indonesia berhasil menggenjot produksi beras domestik dalam kurun waktu satu tahun hingga mampu mencetak surplus. Bahkan, pemerintah akan segera mengumumkan RI swasembada pangan pada awal tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan pada tahun 2024 lalu Indonesia mengimpor sebanyak 4,5 juta ton beras. Namun pada tahun 2025 ini, RI berhasil mencatatkan surplus produksi beras sebesar 4,7 juta ton.
Keberhasilan RI dalam menggenjot produksi beras domestik membuat Indonesia, yang merupakan salah satu importir beras terbesar dunia, mulai mengurangi impornya. Ternyata, langkah tersebut membuat harga beras dunia turun dari US$ 650 per ton menjadi di bawah US$ 400 per ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka Menteri Pertanian dapat penghargaan dari PBB, karena kita bisa menurunkan harga beras dunia. Itu dalam waktu satu tahun. Kok bisa?," kata Zulhas, dalam acara Hari Anti Korupsi Dunia 2025 di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, keberhasilan RI dalam menggenjot produksi pangan dan mewujudkan swasembada beras tidak terlepas dari masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama dari sisi penyederhanaan birokrasi.
Zulhas mengatakan, sebelumnya birokrasi di Indonesia rumit dan berbelit-belit, salah satunya pada proses penyaluran pupuk. Pemerintah akhirnya melakukan pemangkasan regulasi, dari semula 145 aturan menjadi tinggal tiga.
"Jadi pupuk sampai sebelum tanam, sebelum tanam pupuk sudah terima. Itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruh terhadap produktivitas itu luar biasa," ujarnya.
Selain pupuk, pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi di lingkup irigasi. Sebelumnya, terdapat pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pembangunan irigasi berdasarkan luasan area.
"Kalau 1.000 hektare tugas bupati, gubernur nggak boleh, pemerintah pusat nggak boleh. Jadi kalau nggak ada duit, ya bupati bangun irigasi, tapi jalan menuju irigasi. Irigasinya nggak dibangun. Sehingga irigasi, mulai dari zaman Pak Harto, belum ada perbaikan," kata dia.
Kini aturannya diperbaiki menjadi lebih sederhana. Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Dengan aturan ini, pemerintah pusat bisa membantu pembangunan jaringan irigasi.
Zulhas menambahkan, pemerintah juga berhasil menaikkan harga gabah di tingkat petani, dari semula sekitar Rp 5.000 per kg pada tahun 2024 menjadi Rp 6.500 per kg pada tahun 2025. Angka tersebut meningkat sekitar 30% sebagai bagian dari dampak kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
"Sekarang tidak ada petani yang tidak terima Rp 6.500, rata-rata di atas Rp 6.500. Maka mereka semangat kerja produktivitasnya tinggi. Sehingga sekarang, tahun lalu nilai tukang pertanian 116, sekarang 124, naik. Jadi kalau kerja benar, ternyata memang hasilnya nyata dan itu bermanfaat untuk masyarakat banyak," ujar Zulhas.
Simak juga Video: Produksi Beras Nasional Tahun Ini Sudah 33,19 Juta Ton
