Tak Bisa Geber Belanja, Banyak Kementerian Kembalikan Anggaran ke Purbaya

Tak Bisa Geber Belanja, Banyak Kementerian Kembalikan Anggaran ke Purbaya

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 16 Des 2025 13:12 WIB
Tak Bisa Geber Belanja, Banyak Kementerian Kembalikan Anggaran ke Purbaya
Foto: Gilang Faturahman/detikcom
Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan banyak sekali kementerian dan lembaga yang melakukan pengembalian anggaran. Dia bilang banyak sekali kementerian yang tak bisa membelanjakan anggarannya.

"Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ada beberapa yang nggak bisa belanja," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025) kemarin.

Dia belum menjumlahkan total anggaran yang dikembalikan. Data terakhir, ada sekitar Rp 3,5-4,5 triliun anggaran yang dikembalikan kepada Kementerian Keuangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Wah saya lupa yang tadi masih belum dijumlah semua. Sebelumnya kan Rp 3,5 triliun. Udah naik Rp 4,5 triliun. Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahin semua totalnya," ujar Purbaya.

ADVERTISEMENT

Dia menyebutkan setiap tahun tak pernah ada kementerian yang 100% penyerapan anggaran. Paling banyak hanya 90%-an saja penyerapannya.

"Setiap tahun nggak pernah ada yang pernah 100% keserap. Kita asumsikan awal 99% keserap. Itu pun nanti ada yang kembalikan lagi," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan dirinya mendapatkan laporan dari Purbaya tentang sejumlah instansi pemerintah yang lamban merealisasikan anggaran belanjanya. Hal ini membuat anggaran pemerintah tersisa masih cukup besar menjelang penutupan tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Prabowo menilai, sejumlah kementerian/lembaga (KL) bergerak lamban.

"Saya dapat laporan dari Menkeu, sisa anggaran yang bisa kita hemat cukup besar dan di sana sini masih ada (Kementerian/Lembaga) yang kurang cepat bergerak," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, terlalu banyak pihak yang menghambat pada peraturan. Padahal menurutnya, peraturan juga dibuat oleh manusia dan belum tentu menguntungkan rakyat.

"Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita ubah," katanya.

Lihat juga Video: Purbaya Didukung DPR Periksa Anggaran Kementerian/Lembaga Lain

(acd/acd)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads