.webp)
Bencana banjir dan longsor di Sumatera diduga karena banyak hutan di kawasan tersebut beralih menjadi perkebunan sawit. Dua provinsi di Sumatera diketahui memiliki perkebunan sawit paling banyak yakni Riau dan Sumatera Utara.
Merespon kritikan soal sawit menjadi penyebab banjir di Sumatera, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk menindak siapapun yang melanggar pengelolaan hutan.
"Ya itu dicek aja lah, saya kira bisa dicek. Ini intinya, Anda semua sudah lihat pernyataan Presiden kemarin dalam Rapat Kabinet bahwa yang melanggar tidak akan ragu-ragu Presiden pasti tindak semua, siapapun itu, nggak ada yang tidak bisa ditindak," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini juga memastikan pemerintah akan menindak tegas siapapun pihak yang menjadi penyebab bencana di Sumatera.
"Presiden secara tegas mengatakan di Rapat Kabinet siapapun yang melanggar dan menyebabkan bencana ini harus ditindak, diusut, ditindak, dihukum dengan hukuman yang setimpal," tegasnya.
Dalam data Kementerian Pertanian, 52% lahan sawit berada di 4 provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Untuk lahan sawit yang berada di daerah terkena bencana banjir tercatat cukup besar. Misalnya Sumatera Utara tercatat memiliki lahan sawit sebanyak 2,7 juta hektare (ha), Aceh 535.002 ha dan Sumatera Barat 558.683 ha.
Mengutip dari detikedu, Berbagai pakar menyebut penyebab banjir bandang tersebut karena deforestasi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, hingga faktor anomali siklon tropis. Pakar dari Universitas Gadjah Mada menambahkan, kerusahan Daerah Aliran Sungai (DAS) jadi sebab lain.
Pakar hidrologi hutan sekaligus dosen Fakultas Kehutanan UGM, Dr Hatma Suryatmojo menyebut dampak yang besar dari banjir bandang di Sumatera ini berakar dari rusaknya ekosistem hulu sampai hilir DAS.
"Curah hujan ekstrim memang ada dan itu menjadi pemicu awal. Sehingga kami melihat bahwa akar masalah sesungguhnya adalah perusakan ekosistem hulu sampai hilir dari daerah aliran sungai dan kelalaian tata ruang yang terjadi secara sistematik," kata Hatma, dikutip dari laman UGM, Senin (8/12/2025).
Tingginya isu alih fungsi hutan menjadi penyebab banjir di Sumatera, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar jajarannya makin berani dan tegas untuk menindak perusahaan yang menyelewengkan konsesi hutan. Bagi yang melanggar, Prabowo minta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melakukan pencabutan izin konsesi perusahaan yang membandel.
Bila ada yang terindikasi melanggar, Prabowo meminta agar langsung ditindak dan diperiksa. Dia menekankan yang tidak mau menaati aturan jangan diberikan kesempatan.
"Sebagaimana yang kemarin dibicarakan segera diverifikasi diperiksa dan diaudit semua perusahaan yang megang konsesi, yang tidak taati peraturan itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut," tegas Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
"Sekali lagi siapa yang langgar kita tindak dan cabut. Jangan ragu-ragu siapa yang langgar langsung kita cabut," tegasnya menekankan.
Lihat juga Video: Menteri LH Setop Aktivitas 3 Perusahaan Diduga Penyebab Banjir Sumut
