Asmindo Minta Pemerintah Segera Lakukan Sertifikasi Hutan

Yogyakarta - Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) meminta pemerintah melakukan sertifikasi hutan-hutan di Indonesia. Tujuan agar semua mebel dan produk kerajinan kayu yang di ekspor tidak dicap sebagai perusak hutan dan tidak ramah serta sadar lingkungan.Hal itu diungkapkan Ketua Asmindo, Ambar Cahyono kepada wartawan dalam acara lokakarya di Hotel Grand Mercure di Jl Jenderal Sudirman Yogyakarta, Kamis (6/9/2007)."Manajemen hutan di Indonesia tidak bagus. Kita lihat hutan di Indonesia banyak yang tidak bersertifikasi. Seharusnya hutan-hutan kita itu diajukan lebih dulu sertifikasinya sehingga tidak menimbulkan isu dunia yang kurang bagus terhadap Indonesia," katanya.Menurut dia, isu illegal logging yang marak di Indonesia juga sangat meyulitkan. Akibatnya dunia menekan Indonesia untuk sadar lingkungan. Dengan kata lain, produk-produk Indonesia harus memenuhi standar lingkungan atau green life. Sebab beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat sudah menanyakan masalah sertifiaksi tersebut."Soal green life itu baru gencar-gencarnya sehingga harus segera dimulai secepatnya sertifikasi kayu agar bisa diterima luar negeri. Bila sudah ada sertifikasi nilai produk Indonesia juga akan meningkat 20-25 persen," ungkapnya.Dia mengingatkan jangan sampai di masa depan, Indonesia harus mengekspor berbagai produk mebel dan kerajinan kayu haru lewat Malaysia yang saat ini sudah punya sertifikasi. Padahal hampir semua kayu berasal dari hutan Indonesia. Demikian pula Cina yang sebagian besar kayu-kayunya juga berasal dari Indonesia tapi punya sertifikasi."Itu yang tak rasional bagi saya. Indonesia yang punya kayu di colong mereka dengan, tapi tak kena getahnya. Sedang Indonesia kena getahnya dengan dituduh illegal logging. Itu tidak lucu dan tidak boleh terjadi," kata pengusaha mebel asal Yogyakarta itu.Dia menambahkan upaya yang dilakukan Asmindo saat ini adalah melakukan sertifikasi terhadap hutan-hutan rakyat milik penduduk di Wonosari dan Wonogiri. Sedang hutan milik pemerintah terutama di Jawa yang disertifikasi oleh Perhutani belum banyak jumlahnya. Dulu hutan Indonesia sudah pernah disertifikasi tapi ditarik lagi karena tidak bagus. Karena itu pemerintah harus cepat melakukan perbaikan."Asmindo saat ini tidak banyak menggunakan kayu milik hutan pemerintah tapi dari hutan rakyat dengan berbagai jenis yang bisa dimanfaatkan. Namun isu sertifikasi adalah penting karena itu sebuah tiket yang harus kita daftarkan jangan sampai terlambat. Kalau kita terlambat mengantisipasi nanti kita akan kedodoran," demikian Ambar. (bgs/qom)