Pemerintah Sebut Hampir 20.000 Kopdes Merah Putih Dibangun

Pemerintah Sebut Hampir 20.000 Kopdes Merah Putih Dibangun

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 19 Des 2025 21:58 WIB
Pemerintah Sebut Hampir 20.000 Kopdes Merah Putih Dibangun
Ilustrasi Kopdes Merah PutihFoto: Muhammad Aminudin/detikJatim
Jakarta -

Pemerintah menargetkan 20.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan terbangun hingga akhir 2025. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meyakini saat ini target itu sudah hampir tercapai.

"Target kita sampai akhir tahun ini memang 20 ribu. Sekarang sudah hampir 20 ribu itu mulai pembangunannya," ujar Yandri dalam kunjungan kerja di Majalengka, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Jumat (19/12/2025).

Yandri mengatakan pembangunan Kopdes Merah Putih dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun target pembangunan Kopdes Merah Putih mencapai 80.000 unit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita sekarang fokus bertahap. Target kita tetap 80.000, tapi tidak sekaligus dibangun," kata Yandri.

Yandri menjelaskan seluruh target pembangunan Kopdes Merah Putih secara nasional diharapkan rampung pada pertengahan 2026. Di sisi lain terdapat tantangan yang masih dialami dalam pembangunan Kopdes, salah satunya terkait pengadaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan.

ADVERTISEMENT

"Kebanyakan kendalanya pengadaan lahan. Kadang tanahnya ada, tapi kurang strategis, atau luasnya tidak mencukupi," ujarnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta. Ia mencontohkan di Kalimantan Barat, terdapat warga yang menghibahkan tanahnya karena desa tidak memiliki tanah bengkok untuk pembangunan Kopdes Merah Putih.

Selain itu, ia menyebutkan di Sulawesi Selatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan lahan, sebuah perusahaan perumahan menghibahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) untuk pembangunan Kopdes Merah Putih.

"Di sana sampai 14.000 orang padat penduduknya, tapi karena tidak ada lahan, perusahaan perumahan menghibahkan fasos-fasumnya," pungkas Yandri.

(ada/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads