Pemerintah Harusnya Dapat Tambahan Freeport Rp 6 Triliun

Jakarta - DPR menilai renegosiasi dengan Freeport yang dilakukan pemerintah kurang memuaskan. Seharusnya, dengan renegosiasi yang optimal, pemerintah bisa meraup tambahan pemasukan Rp 5-6 triliun per tahun. Hal ini disampaikan anggota DPR Komisi XI (FPAN) Drajad Wibowo usai persidangan pengujian UU Migas di Mahkamah Konstitusi, Jl Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/9/1007). "Kalau dengan negosiasi royalti sekarang ini, paling kecil. Paling tambahannya cuma ratusa miliar rupiah," katanya. Menurutnya pemerintah harusnya lebih berani seperti renegosiasi yang dilakukan Bolivia dan nasionalisasi yang dilakukan Venezuela. Baginya, renegosiasi yang dilakukan Bolivia cukup berani dengan mematok bagi hasil sampai 80 (pemerintah) : 20 (kontraktor). "Indonesia harusnya bisa juga menerapkan sampai 80:20, atau setidaknya 60:40," katanya. "Kalau mereka menolak, ya silakan pergi," tegasnya. Saat ini pemerintah tengah menegosiasikan royalti hasil tambang Freeport di Grasberg, Papua. Royalti emas rencananya akan dinaikkan dari 1% menjadi 3%, sedangkan royalti tembaga naik dari 3% menjadi 6%. (lih/ir)