Insentif Sektor Migas Bejibun, Hasilnya Masih Nihil

Jakarta - Begitu banyak insentif yang diberikan pemerintah di sektor migas dinilai tidak ada gunanya. Dengan sekian banyak insentif dan fasilitas yang digelontorkan untuk memanjakan kontraktor, produksi dan cadangan migas Indonesia justru makin menurun. Penjelasan tersebut disampaikan Peneliti LP3ES Pri Agung Rakhmanto dalam konferensi pers di kantor LP3ES, Jalan S Parman, Jakarta, Kamis (20/9/2007). Seperti pada periode 1976-1988 ketika terjadi perubahan batasan cost recovery dalam kontrak PSC. Saat itu, biaya produksi yang bisa diklaim ke pemerintah yang semula berlaku 40-60% direvisi menjadi 100%. Tapi pada kenyataannya, produksi dan cadangan minyak yang ditemukan justru turun signifikan. Dari 1,7 juta barel per hari menjadi sekitar 1,1 juta barel per hari. Begitu juga yang terjadi pada periode 2000. Ketika cost recovery justru diduga banyak penggelembungan hingga 120% karena masuknya biaya-biaya yang tidak seharusnya.Pada saat itu, produksi migas justru turun dari 1,4 juta barel per hari (pada 2000) menjadi sekitar 1 juta pada 2006. "Jadi sekian banyak insentif sudah ada, tapi justru produksi turun. Jadi tidak ada hasilnya!" tegasnya. Selain fasilitas cost recovery, kenikmatan lainnya adalah DMO Holiday. Dimana ada jangka waktu tertentu kontraktor diliburkan dari kewajibannya mensuplai migas ke domestik dengan harga murah. Ditambah lagi persentase bagi hasil operasi migas di Indonesia yang makin menguntungkan kontraktor. Awalnya, bagi hasil migas (1974) adalah 65:35 (kontraktor:pemerintah). Tapi kini, bagi hasilnya bervariasi antara 85:15 sampai 70:30 (kontraktor:pemerintah). Belum lagi masalah pengurangan beberapa pajak yang dulu masih 56% sekarang tinggal 44%. Bahkan, ia menduga ada konspirasi antara oknum pemerintah dan kontraktor-kontraktor itu. "Bisa saja mereka (kontraktor) berpikir, dengan cost recovery yang besar saya sudah untung banyak. Ngapain genjot produksi, dengan produksi makin rendah kan kita bisa minta insentif lagi," katanya. (lih/qom)