.webp)
Setelah sempat tertunda setahun lamanya, Prabowonomics akhirnya mulai berkumandang di World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss, pada 23 Januari 2026. Mengapa tertunda? Setahun lalu undangan dari WEF ditolak oleh Presiden Prabowo dengan alasan dirinya baru dua bulan menjabat, sehingga kalaupun datang Beliau merasa pidatonya akan seperti basa-basi belaka.
Kali ini undangan WEF diterima Presiden Prabowo dengan kepercayaan diri tinggi, meyakini bahwa garis kebijakan ekonominya, yang dikenal sebagai Prabowonomics, sudah mulai menjejak di Bumi Indonesia.
Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun membanggakan, ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran 5% selama sedasawarsa terakhir. Sementara target Presiden Prabowo di lima tahun pemerintahannya adalah ekonomi tumbuh di kisaran 8% per tahun (bahkan dalam Buku Paradoks Indonesia hal. 42, disebutkan bahwa mimpi Prabowo sebenarnya adalah pertumbuhan di atas 10%/double digit).
Pertumbuhan di kisaran 5% 'saja' memang tidak cukup dan tidak berkelanjutan untuk Indonesia, terbukti dalam lima tahun terakhir (pasca pandemi) jumlah kelas menengah di Indonesia turun sebanyak 9,4 juta jiwa (BPS, 2024).
Sementara di puncak struktur pendapatan, jumlah multi miliuner (individu dengan kekayaan di atas US$ 10 juta) di Indonesia meningkat pesat, dari 2.580 orang pada 2014 menjadi 8.120 orang pada tahun 2024 (Knight Frank, The Wealth Report 2016 dan 2025).
Akhirnya kita semua menjadi saksi bagaimana ketimpangan ekonomi semacam ini kemudian meledak menjadi kerusuhan sosial pada Agustus 2025 lalu. Ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir tidaklah berkelanjutan, tidak cukup bagi Indonesia.
Agar berkelanjutan maka sudah sangat tepat bila pertumbuhan ekonomi dipercepat lagi menjadi 8% per tahun. Tambahan 3%, sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru (dengan standar 2014) setiap tahun, di luar pertambahan lapangan kerja yang normal (pertumbuhan 5%), akan dapat meningkatkan jumlah kelas menengah secara signifikan.
Terutama bila mesin pertumbuhan diharapkan dari program- program yang mengandalkan usaha-usaha kecil dan juga kooperasi sebagai motornya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang juga dibangga-banggakan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Davos, bila mayoritasnya benar-benar dikelola oleh usaha kecil dan kooperasi (karena banyak kritik program ini realitasnya didominasi oleh lingkaran elit politik dan bisnis tertentu, oligarki lokal) akan dapat membagi kue pertumbuhan ekonomi lebih adil untuk masyarakat bawah.
Akan lebih baik juga sebenarnya apabila dapur-dapur sekolah dilibatkan dalam penyelenggara dan organisasi orang tua siswa dilibatkan dalam pengawasan.
Program lain yang juga dibanggakan di Davos adalah program Kooperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ini adalah program ekonomi yang konsisten dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, dapat meningkatkan kontribusi kooperasi dalam perekonomian Indonesia yang selama ini sangat kecil, kurang dari 1% dari PDB sepanjang sedekade terakhir.
Banyak harapan agar pembangunan KDMP tidak hanya dilakukan secara top-down, pemerintah pusat menentukan kooperasi apa yang harus dibangun di daerah-daerah (yang menderita kegagalan dalam sejarahnya di Indonesia, contoh: KUD di era Orde Baru), melainkan seharusnya juga mengadopsi sistem bottom-up, di mana secara demokratis masyarakat desa dapat memutuskan kooperasi apa yang sesuai dibangun di wilayahnya melalui mekanisme resmi yang tersedia (musyawarah desa atau yang lainnya). Sebagai contoh, untuk sebagian wilayah mungkin KDMP-nya tidak perlu membangun apotek, karena di desa tersebut sudah terdapat apotek-apotek milik swasta yang menjual obat-obatan generik.
Sebagian KDMP juga mungkin tidak hanya menyalurkan produk pupuk kimia, melainkan juga dapat menampung jenis pupuk organik produksi dari kooperasi-kooperasi petani. Akan lebih baik lagi bila jenis KDMP yang dibangun adalah kooperasi produksi, jenis kooperasi yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Pertumbuhan Berkeadilan
Dalam bagian lain pidatonya, Presiden Prabowo bercerita tentang nasib negara-negara selatan seperti Indonesia, yang masyarakatnya kerap terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena tidak memiliki akses kepada pendidikan. Karena itulah pemerintah ingin memperbaiki banyak gedung sekolah, membangun sekolah-sekolah berasrama yang gratis untuk anak-anak warga termiskin, menyediakan teknologi pengajaran termutakhir di ruang-ruang kelas sekolah, dan membangun universitas-universitas kelas dunia.
Ini adalah suatu langkah yang baik, yang perlu diperluas dengan program penggratisan biaya perkuliahan di kampus-kampus negeri. Ini akan meningkatkan akses anak warga miskin untuk dapat berkuliah.
Penggratisan pendidikan sampai level perguruan tinggi sangat umum di negeri-negeri welfare state di Eropa. Yang sebenarnya dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo sangat setuju penggratisan biaya kuliah (UKT) tersebut, hanya sayangnya belum lagi terwujud menjadi kebijakan negara.
Selain pendidikan, yang juga dibanggakan adalah kebijakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dikatakan dalam pidato Presiden, kebijakan ini sebenarnya program rasional (bukan program populis) yang akan menghemat anggaran dan peningkatan produktivitas di masa depan.
Dengan mendeteksi penyakit lebih awal, maka pengeluaran di masa depan untuk pengobatan penyakit dapat berkurang. Sebenarnya program cek kesehatan gratis ini dapat juga masuk menjadi kelengkapan dari program BPJS kesehatan, karena sudah 98% masyarakat Indonesia masuk ke dalam program jaminan sosial ini. Dapat dipikirkan juga peningkatan alokasi anggaran untuk membantu BPJS kesehatan yang masih mengalami defisit (hingga Rp 9 triliun), agar dapat semakin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dengan memastikan pelayanan pendidikan dan kesehatan dijamin pembiayaannya secara maksimal oleh Negara, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Kelima Pancasila) dapat lebih cepat terwujud. Di sini pertumbuhan ekonomi benar-benar memiliki manfaat untuk keadilan sosial.
Penerimaan negara dari kecepatan pertumbuhan ekonomi didistribusikan kembali ke masyarakat dalam program- program sosial seperti pendidikan dan kesehatan, yang kemudian akan menjaga produktivitas masyarakat di masa depan, yang tentu saja menjaga ekonomi tetap bertumbuh seterusnya secara berkelanjutan.
Inilah, menurut saya, esensi dari Prabowonomics -muncul suatu siklus atau lingkaran baru: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (masa kini) -> Distribusi Keadilan Sosial Merata -> Peningkatan Produktivitas Masyarakat -> Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (masa depan). Siklus atau lingkaran ini dapat disebut sebagai "lingkaran kemajuan," sebagai anti-tesis dari lingkaran kemiskinan.
Gede Sandra
Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi IPB
Simak Video "Video Prabowo Bicara Capaian MBG di WEF: Akan Lampaui Produksi McDonald's"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)
