.webp)
Perum Bulog akan menyiapkan pasokan beras premium untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, sekaligus membuka peluang ekspor. Untuk musim haji 1447 H/2026 M, proyeksi kebutuhan beras mencapai hampir 4.000 ton.
Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa Bulog akan memaksimalkan penyusunan dan penyiapan stok beras nasional sesuai kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia, sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar internasional seperti Arab Saudi. Ia juga memastikan kualitas beras premium yang disiapkan sesuai standar ketentuan konsumsi haji.
Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi antara Bulog, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), serta Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Senin (26/1/2026). Sinergi ini bertujuan memastikan jemaah haji mendapatkan asupan pangan terbaik asal tanah air selama beribadah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bulog pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras berkualitas untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dari sisi stok dan sistem logistik, Bulog memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan pasokan berjalan dengan tepat jumlah, mutu, dan waktu," ujar Rizal dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026)
Perkiraan pasokan hampir 4.000 ton untuk lebih dari 205.000 jemaah dan petugas haji. Rizal menyebut pihaknya akan menghitung kebutuhan total dan menyiapkan pasokan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5% untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan dukungannya dari sisi kebijakan dan regulasi untuk memperlancar proses ekspor beras nasional ke Arab Saudi, termasuk fasilitasi perizinan dan persyaratan teknis. Kementan juga berkomitmen memastikan beras produksi dalam negeri memiliki daya saing harga yang layak di pasar internasional.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menguatkan kemandirian pangan penyelenggaraan haji dan sekaligus menyiapkan peluang ekspor.
"Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat," ujar Jaenal Effendi.
Simak juga Video 'Wamenhaj Soal Biaya Makan Jamaah Haji Turun: Gramasi Nasi-Lauk Naik':
(acd/acd)
