.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) diberikan mandat untuk membangun data tunggal bencana Sumatera. Dalam pelaksanaannya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut data yang dikirimkan pemerintah daerah ternyata masih banyak ditemukan duplikasi identitas.
"Nah semua data-data yang dikumpulkan oleh wali kota dan bupati kami lakukan verifikasi dan memang ternyata ditemukan banyak ada yang duplikasi, ada yang namanya tercantum lima kali. Itu kami bersihkan," ujar Amalia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Melihat hal itu, Amalia menerangkan BPS melakukan penyisiran ketat dengan memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) benar-benar tunggal. Hasilnya, terjadi penyusutan data yang signifikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amalia merinci data awal dari Pemda mencapai 179 ribu KK. Usai diverifikasi BPS, ada sekitar 60.426 KK. Amalia menerangkan pendataan tunggal ini digunakan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.
"Sehingga dari 179 ribu record yang kami terima dari kepala daerah. Setelah kami bersihkan yang bersih dan kami nyatakan ini tunggal. Ada 60.426 kartu keluarga. Dan ini kan membuat nanti lebih tepat sasaran. Dan memastikan tidak ada duplikasi dan double-double bantuan," imbuh Amalia.
Amalia menegaskan tugas ini merupakan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. BPS diminta menjadi verifikator data hunian rusak agar bantuan tepat sasaran.
"Kami membangun dashboard dan semua data kami kumpulkan. Yang kami lakukan pertama kali adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap rumah hunian karena pemerintah harus segera menyalurkan bantuan," terang Amalia.
Simak juga Video 'BPS Ungkap Data Peningkatan Pergerakan Turis Dalam-Luar Negeri':
(acd/acd)
