Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Naik

Jakarta - Peringkat kemudahan berusaha Indonesia akhirnya naik menjadi posisi 123 dari 178 negara dalam daftar "Doing Business 2008" yang dikeluarkan Bank Dunia.Indonesia pada "Doing Business 2007" menempati urutan 135 dari 175 negara yang disurvei Bank Dunia.Demikian laporan "Doing Business 2008 yang dirilis Bank Dunia, Rabu (26/9/2007).Menurut Bank Dunia, Indonesia bersama-sama dengan Cina, Mesir, India, Turki dan Vietnam merupakan negara yang berhasil melakukan reformasi dalam kemudahan berbisnis.Namun untuk soal memulai usaha, Indonesia bersama-sama dengan Bangladesh, Siria dan Rumania masih susah alias negatif reformasi.Indonesia mencatat prestasi bagus dalam pengurusan izin-izin usaha dan kemudahan memperoleh kredit.Memang peringkat yang diperoleh Indonesia ini masih jauh dari target pemerintah yakni peringkat 75. Tampaknya usaha pemerintah dalam memperbaiki iklim selama kurang lebih 1 tahun ini belum mendapat respon positif yang maksimal dari Bank Dunia.Rangking kemudahan berusaha memang tidak mencakup segala hal mengenai aspek investasi. Menurut laporan tersebut, ruang lingkupnya terbatas, hanya dari regulasi berusaha. Laporan itu tidak memasukkan kualitas dari infrastruktur negara yang disurvei, keamanan properti dari pencurian, tidak memasukkan unsur transparansi dalam pengadaan barang oleh pemerintah, tidak mencerminkan kondisi makroekonomi .Tetapi peringkat yang tinggi dalam kemudahan berusaha itu berarti pemerintah di negara tersebut berhasil menciptakan iklim yang kondusif untuk melakukan usaha.Laporan "Doing Business 2008" mengidentifikasi 200 reformasi di 98 negara pada bulan April 2006 hingga Juni 2007.Dengan negara Singapura menempati urutan pertama untuk kedua kalinya. Di belakang Singapura, Selandia Baru, AS, dan Hong Kong memburu Singapura. "Secara keseluruhan, Doing Business mempunyai efek katalitik yang sangat besar, contohnya, selama 2 tahun terakhir, kami mencatat 413 jenis reformasi berusaha di negara yang kami pelajari. Kami bisa mengkonfirmasi bahwa laporan ini menginspirasi reformasi regulasi bisnis di seluruh dunia," ujar Simeon Djankov penulis utama laporan ini. (ddn/qom)