.webp)
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan sepanjang periode 2010-2024, total investasi pemerintah kepada BUMN, Badan Hukum Lainnya, serta Badan Layanan Umum (BLU) telah mencapai Rp 897 triliun.
"Kalau kami rekap investasi pemerintah kepada BUMN badan hukum lainnya dan blu dari 2010 hingga 2024 sudah mencapai Rp 897 triliun," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (9/2/2026).
Berdasarkan paparan materi yang ditampilkan Ronald dalam RDP tersebut, investasi terbesar ada pada sektor infrastruktur dengan nilai Rp 372,57 triliun, diikuti sektor pendidikan sebesar Rp 154,11 triliun, pembiayaan dan UMKM Rp 91,81 triliun, serta perumahan, pariwisata, dan lingkungan hidup sebesar Rp 96,45 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan untuk sektor transportasi dan logistik sebesar Rp 51,96 triliun, energi Rp 51,81 triliun, industri pengolahan Rp 8,79 triliun, kerja sama internasional Rp 8,04 triliun, investasi Rp 31 triliun, kesehatan Rp 2 triliun, serta berbagai sektor lainnya Rp 14,89 triliun.
Ronald menyampaikan pemerintah mengarahkan investasi negara untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Empat sektor utama ditetapkan sebagai target investasi pemerintah, yakni perumahan, transportasi, pendidikan, dan pangan.
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai kepada sejumlah BUMN transportasi pada tahun anggaran 2025.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperoleh PMN sebesar Rp 1,8 triliun yang digunakan untuk pengadaan sarana trainset serta retrofit KRL Jabodetabek sebagai kelanjutan dari PMN tahun anggaran 2024.
Selain itu, melalui PP Nomor 53 Tahun 2025, pemerintah memberikan PMN sebesar Rp 2,5 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Dana tersebut dalam rangka untuk pengadaan tiga kapal penumpang sebagai kelanjutan dari PMN tahun anggaran sebelumnya.
Pemerintah juga menyalurkan PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 473 miliar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 52 Tahun 2025. PMN ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas industri perkeretaapian nasional guna menjaga ketersediaan kapasitas angkutan penumpang di wilayah Jabodetabek, sekaligus melanjutkan dukungan pemerintah pada 2024.
Selanjutnya kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp 6,68 triliun berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2025. PMN tersebut digunakan untuk penyediaan pembiayaan perumahan dalam rangka mendukung Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
(hrp/hns)
