BUMN Jangan Rahasiakan Data

Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus membuka dirinya sehingga informasi-informasi yang ada di dalamnya bisa diketahui oleh masyarakat.Jika BUMN bisa transparan maka akan meminimalkan munculnya praktek korupsi di tubuh BUMN itu sendiri.Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Faisal Basri dalam diskusi bertemakan "Transparansi dan Potensi Korupsi Dalam Privatisasi BUMN" yang diadakan oleh ICW di Hotel Nikko, Jakarta (26/9/2007)."Sudah seharusnya BUMN itu transparan bagi publik, sepanjang informasi yang diberikan secara esensi bisnis tidak bersifat rahasia bagi kompetitornya, jadi transparansi ini hanya untuk menjadi alat kontrol publik bagi BUMN," jelasnya.Faisal menilai ketika suatu BUMN akan dijual atau diprivatisasi oleh pemerintah seringkali terjadi penyimpangan yang berujung pada tindak korupsi, seperti menekan harga saham sebelum pelepasan saham/divestasi dilakukan. "Bahkan kita tahu kalau BUMN mau masuk ke dalam list privatisasi, maka mereka harus memberi uang kepada DPR agar bisa masuk, jadi karena itu BUMN harus transparan," jelasnya. Selain itu, transparansi ini dibutuhkan untuk mengawasi BUMN dari pemerasan partai politik. "Dengan dirahasiakannya data-data BUMN maka, ini semakin memuluskan usaha partai-partai politik untuk melakukan pemerasan kepada BUMN, karena rakyat kan tidak tahu apa-apa," jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, pengamat pasar modal Yanuar Rizky mengatakan bahwa BUMN itu secara esensial adalah milik seluruh rakyat sehingga masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai BUMN sehingga kontrol masyarakat kepada BUMN menjadi kuat, tanpa merebaknya korupsi di tubuh BUMN. (dnl/ddn)