.webp)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang menunggu kapan dan berapa banyak Amerika Serikat (AS) akan membayar iuran anggaran yang tertunda. Hal ini menyusul janji pekan lalu bahwa Washington akan melakukan pembayaran awal dalam beberapa minggu.
"Pengontrol (anggaran) kami telah berhubungan dengan AS; indikasi telah diberikan. Kami menunggu untuk melihat kapan tepatnya pembayaran akan dilakukan dan dalam jumlah berapa," ujar Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dikutip dari Reuters, Selasa (10/2/2026).
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membunyikan alarm tentang keuangan PBB dalam surat tertanggal 28 Januari 2026 kepada negara-negara anggota. Pihaknya mengingatkan bahwa organisasi yang beranggotakan 193 negara tersebut berisiko mengalami keruntuhan keuangan karena iuran yang belum dibayar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagian besar biaya tersebut terutang oleh Washington, di bawah Presiden AS Donald Trump yang menuntut agar PBB mereformasi dan memangkas biaya.
Para pejabat PBB mengatakan AS bertanggung jawab atas lebih dari 95% iuran yang belum dibayar untuk anggaran reguler PBB. Negara tersebut berutang US$ 2,19 miliar atau Rp 36,75 triliun (kurs Rp 16.779) pada awal Februari 2026, ditambah US$ 2,4 miliar atau Rp 40,27 triliun untuk misi perdamaian saat ini dan sebelumnya, serta US$ 43,6 juta atau Rp 731,56 miliar untuk pengadilan PBB.
Para pejabat PBB menyebut AS tidak membayar iuran anggaran reguler tahun lalu dan berutang US$ 827 juta untuk itu, serta US$ 767 juta untuk 2026 dengan sisa utangnya terdiri dari tunggakan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data PBB sampai Jumat (6/2), 55 negara telah membayar kontribusi mereka ke anggaran reguler untuk tahun ini sebelum tanggal jatuh tempo 8 Februari 2026.
(acd/acd)
